Temuan BPK: Buat Club, Dispora Aceh Beli 20 Sepeda untuk Kepentingan Pribadi Pejabat dan Pegawai

Temuan BPK: Buat Club, Dispora Aceh Beli 20 Sepeda untuk Kepentingan Pribadi Pejabat dan Pegawai

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan adanya penggunaan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh untuk kepentingan pribadi pejabat dan pegawai dinas itu. Dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan daerah itu terjadi pada tahun anggaran 2018 lalu.

Temuan itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018. LHP itu telah diserahkan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh pada 23 Mei 2019 lalu.

Dilihat BERITAKINI.CO dalam LHP itu, total ada senilai Rp 200 juta yang dibelanjakan Dispora Aceh untuk kepentingan pribadi pejabat dan pegawai. Uang itu digunakan untuk membeli 20 unit sepeda atau Rp 10 juta per unit.

Pengadaan tersebut disisipkan dalam paket pengadaan peralatan olahraga senilai total Rp 3,1 miliar.

BPK mencatat, berdasarkan hasil pemeriksaan pada 1 Maret 2019 lalu, diketahui bahwa sepeda sudah diserahkan kepada penerima yakni Club Sepeda Santai yang ternyata adalah club bentukan Dispora Aceh. Para anggotanya adalah pejabat dan pegawai dinas itu.

BPK menyatakan bahwa temuan itu tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 ayat 1 Permendagri tersebut menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

Dan pada ayat 11 pasal tersebut juga mengatakan bahwa manfaat untuk masyarakat sebagai mana dimaksut pada ayat 1 adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat.

Pada Pasal 122 ayat 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juga menegaskan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 315 ayat 1, tulis BPK, menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian daerah atas penyalahgunaan wewenang sebesar Rp 200 juta,” tulis BPK dalam LHP tersebut.

Sementara kepada BPK, kepala Dispora Aceh menyatakan bahwa pembentukan club sepeda santai tersebut dilakukan berdasarkan azaz kebersamaan dan sebagai sarana silaturahmi antar pegawai dengan masyarakat.

Baca: Temuan BPK, 13 Proyek Dinas PUPR Aceh Kelebihan Bayar Senilai Rp 1,3 Miliar

Dia juga mengaku bahwa kegiatan club sepeda tersebut memuat hal yang bersentuhan langsung dan membawa manfaat bagi masyarakat, seperti yang pernah dilaksanakan ke sekolah menengah pertama modern yaitu sosialisasi bahaya narkoba, di mana para pegawai menempuh perjalanan ke lokasi itu dengan sepeda tersebut.

Dispora Aceh juga mengaku pembelian sepeda tersebut bukan untuk kepentingan pribadi pejabat dan pegawai melainkan inventaris kantor, yang diserahkan kepada sekretaris club yang setiap sepeda dipertanggungjawabkan kepada anggota club untuk menjaga dan merawatnya.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa sepeda tersebut tidak ada dalam daftar kartu inventaris barang Dispora Aceh per 31 Desember 2019.

Rubrik

Komentar

Loading...