Tak Hanya UIN, Unaya juga Keberatan dengan Pemberian Penghargaan untuk Zaini Abdullah

Tak Hanya UIN, Unaya juga Keberatan dengan Pemberian Penghargaan untuk Zaini Abdullah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh |BEM Hukum Universitas Abulyatama (Unaya) menyayangkan kebijakan pemberian penghargaan kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang diserahkan BEM Universitas Syiah Kuala pada Minggu, 18 Juni 2017.

Kebijakan itu dinilasi sebagai sikap tunduk dan menyerah pada kekuasaan tanpa alasan yang faktual.

Baca: UIN Ar-Raniry Bantah Ikut Beri Penghargaan untuk Zaini Abdullah

“Pemberian penghargaan dengan mengklaim atas BEM se-Aceh adalah pecelehan terhadap BEM se Aceh secara kolektif,” kata Ketua BEM Hukum Unaya Andre Agustyan dalam siaran pers yang diterima BERITAKINI.CO, Senin (19/6/2017).

Andre mengatakan, penghargaan yang mengatasnamakan BEM se-Aceh itu sangat mencederai independesi mahasiswa.

Dengan penghargaan itu, seolah-olah, Zaini Abdullah telah sukses membangun Aceh 5 tahun erahir. “Padahal zero! Prestasinya hanya mutasi dan pembangunan yang stagnan dan monoton,” katanya.

"Kami sangat menyanyangkan langkah yang dilakukan tersebut, seolah-oleh BEM-Bem yang ada di Aceh dapat dikoordinir oleh satu pihak.”

Dia juga mengaku miris dimana ada BEM mahasiswa yang seharusnya mencerminkan sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, justru melakukan hal yang kontra produktif.

Pemberian penghargaan tersebut, katanya, adalah sebuah kebijakan keliru. Sebab, selama Zaini Abdullah memimpin Aceh, masih terlalu banyak program-program yang belum terealisasi.

Itulah sebabnya, BEM di Aceh tak perlu latah memberi penghargaan, apalagi dengan mencatut nama BEM se-Aceh.

“BEM se-Aceh bukan OSIS yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi mahasiswa tidak mempunyai dana untuk memberikan semacam penghargaan tersebut,” katanya.

“Dalam kesempatan ini kami mengecam tindakan pencitraan Zaini Abdullah di ujung pemerintahannya, seharusnya audit BPK RI terhadap pembangunan masjid yang koruptif dan berbagai persoalan lainnya diselesaikan, agar tidak menjadi beban terhadap Pemerintahan Aceh ke depan.”

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...