Syukri Rahmat: Jangan Jadikan Golkar Partai yang Hanya Sibuk Ngurusi Pengurus

Syukri Rahmat: Jangan Jadikan Golkar Partai yang Hanya Sibuk Ngurusi Pengurus

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sekretaris DPD I Golkar Aceh Syukri Rahmat menyayangkan adanya kader partai yang melakukan manuver politik dengan memainkan isu yang seharusnya diselesaikan secara internal dan tidak diumbar ke publik.

Seharusnya, kata Syukri, dinamika internal tidak perlu diekspos secara terbuka yang hanya akan merugikan kader dan justru mengkerdilkan partai.

“Jangan akhirnya Golkar dijadikan sebagai partai yang hanya sibuk mengurusi pengurusnya. Jika begini terus, kapan kita memiliki kesempatan untuk mengurusi partai, kapan kita bisa melakukan kerja kerja politik,” kata Syukri saat ditanyai tentang polemik di tubuh Golkar Aceh, Rabu (10/5/2017).

Syukri mengatakan, seharusnya setiap kader partai bersama-sama meminimalisir hal-hal yang bersifat kontra produktif, karena hal itu hanya akan menyedot banyak energi dan tidak membawa manfaat. “Sebaiknya mari bersama-sama kita berpikir bagaimana membesarkan partai,” katanya.

Lebih baik, kata Syukri, pikiran dan tenaga dipakai untuk persiapan sederet agenda politik yang sudah menanti di depan mata. Ada pilkada serentak 2018 dan pemilu legislatif 2019. Dan yang paling penting sebentar lagi partai akan menghadapi proses verifikasi faktual dari KPU.

Meski begitu, Syukri tak menampik adanya perbedaan pandangan di internal Golkar. Menurut Syukri, hal itu lumrah dan dialami oleh semua partai politik. Namun, kata Syukri, perbedaan-perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak, dewasa dan diselesaikan dengan cara-cara yang elegan.

“Soal reshuffle dan rotasi pengurus, misalnya, inikan hal yang wajar dan biasa dalam setiap organisasi,” katanya.

“Lantas apa motifnya hingga ada kader yang membeberkan masalah reshuffle itu ke publik dengan menggunakan isu lain sebagai penopangnya. Coba bayangkan kalau seandainya semua persoalan internal dipublish? Apa jadinya partai golkar ini."

Menurut Syukri, soal adanya mantan pengurus yang sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai, hal itu memang patut dan harus dihormati. Sebab, setiap kader memiliki hak untuk melakukan hal tersebut jika merasa dirugikan.

“Dan gugatan ke Mahkamah Partai jauh lebih baik dari pada membuat statement yang kontra produktif dan justru menimbulkan kegaduhan di internal partai. Mari kita tunggu saja keputusan dari mahkamah partai,” katanya.

Disinggung soal dana senilai Rp 500 juta dari tim Tarmizi Karim yang disebut-sebut belum dipertanggungjawabkan, Syukri mengatakan sesungguhnya penggunaan dana tersebut sudah dipertanggungjawabkan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon yakni Sofyan Dawood.

“Yang menyerahkan dana tersebut kan SD (Sofyan Dawood), sebagai ketua tim pemenangan, jadi pertanggungjawaban juga kepada ketua tim," kata Syukri.

Dia juga mengaku tahu persis bahwa Ketua DPD I Golkar Aceh TM Nurlif telah menyalurkan dana tersebut. Ada yang diserahkan kepada koordinator daerah, ada juga yang diserahkan langsung kepada calon kepala daerah dan juga melalui melalui tim pemenangan.

Sebagian dana tersebut, kata Syukri, juga dipakai untuk biaya perjalanan pengurus DPD I pada saat kampanye keliling seluruh Aceh.

"Semua catatan pengeluaran ada, tetapi maaf, itu bukan untuk dipublikasikan, tetapi akan dipertanggungjawabkan kepada partai juga,” katanya.

“Dan coba bayangkan dengan uang Rp 500 juta bagaimana rumusnya kita bisa memenangkan pilkada gubernur."

Itulah sebabnya, kata Syukri, semua kader Golkar harus bisa menilai dengan jernih setiap isu yang diduga sengaja dihembuskan untuk merusak reputasi Golkar sehingga mengganggu agenda-agenda dan kerja-kerja politik partai.

Di menghimbau seluruh kader, baik yang ada di DPD I, DPD II, pengurus kecamatan hingga desa untuk  tetap menjaga soliditas dan kekompakan.

Kader, katanya, jangan terpengaruh dengan isu-isu miring yang dibangun baik lewat media sosial dan media massa lainnya.

Mudah mudahan apa yang dialami oleh Golkar Aceh saat ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kebesaran partai dimasa yang akan datang. "Tentang ungkapan, ‘Tidak boleh ada dua nahkoda di dalam satu perahu’ memang sangatlah benar,” katanya.(*)

Komentar

Loading...