Sudah November, Rancangan KUA-PPAS 2019 Belum Disepakati

Sudah November, Rancangan KUA-PPAS 2019 Belum Disepakati

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Eksekutif-Legislatif Aceh belum juga menandatangani nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019. Kondisi ini  telah berimplikasi pada molornya penyampaian Rancangan Qanun APBA 2019 yang seharusnya diserahkan pada minggu pertama September 2018.

Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menegaskan bahwa kesepakatan bersama KUA PPAS harusnya sudah ditandatangani eksekutif-legislatif paling lambat minggu I Agustus 2018. Namun hingga 2 November 2018, dokumen itu belum juga ditandatangani.

Lantas apa yang mempengaruhi berlarutnya pembahasan KUA PPAS ini? Benarkah masih terjadi tarik menarik ihwal program-program pokok pikiran (pokir) alias aspirasi masyarakat melalui DPRA yang tak sepenuhnya terakomodir dalam PPAS?

Dikonfirmasi soal ini, Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan mengaku proses pembahasan Rancangan KUA PPAS 2019 berjalan lancar.

“Sejauh ini saya tidak pernah mendengar, baik dari pimpinan komisi-komisi, bahwa ada persoalan dalam proses pembahasan, jadi mulus-mulus saja,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Kalau pun nota kesepakatan belum ditandatangani, kata Irwan, karena memang saat ini masih disempurnakan.

“Jumat 2 November 2018 (hari ini) merupakan jadwal terakhir bagi setiap komisi dan SKPA untuk menyempurnakan program kegiatan dalam KUA PPAS,” katanya.

Irwan mengatakan, pokir DPRA memang menjadi salah satu yang diskusikan dengan SKPA.

Baca: Pemerintah Aceh Apresiasi Pokir DPRA Masuk ‘Tanpa Pagu’

Sebab, pokir tersebut sudah dimasukkan ke eksekutif sebelum musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku agar bisa masuk dalam KUA PPAS 2019. Musrenbang RKPA sendiri berlangsung pada April 2018 lalu. Irwan mengatakan, usulan pokir DPRA tersebut terakumulasi mencapai Rp 1,7 triliun.

Untuk memastikan pokir DPRA tertampung , serta program eksekutif bisa tetap berjalan, dalam beberapa waktu terakhir dewan telah menelaah KUA PPAS yang diserahkan eksekutif tersebut. DPRA penting memastikan penganggaran yang dilakukan eksekutif telah mengaju pada regulasi yang ada.

“Misal, penggunaan dana otus itu kan ada aturannya, seperti tidak boleh untuk gaji, tidak boleh digunakan untuk program yang nilai pagunya di bawah Rp 500 juga. Nah, itu kita pastikan dulu,” katanya.

Dewan juga menelaah kebijakan umum anggaran daerah seperti melihat alasan-alasan dari TAPA terkait persentase kemiskinan, tingkat honorarium gaji pegawai, kondisi-kondisi makro ekonomi Aceh, termasuk inflasi.

Baca: Pemerintah Aceh Optimis APBA 2019 Tepat Waktu

“Kemudian kita juga harus perhitungkan secara detail berapa kemungkinan silpa 2018, agar KUA PPAS mengacu pada kondisi ril yang ada,” katanya.

“Jadi hal-hal seperti ini yang sedang kita bahas, agar seluruh program usulan masyarakat melalui DPRA ini bisa tertampung, seluruh program Pemerintah Aceh bisa masuk, kemudian kebutuhan dasar, seperti biaya rutin bisa tertutupi.”

Irwan tak menampik jika dalam prosesnya terdapat pokir yang tak tertampung dalam dokumen rencana kerja anggaran SKPA.

“Dalam perjalanan, ada yang salah misalnya. Ada anggota dewan yang mengusulkan pembangunan kantor camat, ternyata itu tidak boleh, karena itu ranahnya APBK. Yang seperti itu kita kembalikan ke anggota dewan itu untuk mengkomunikasikannya. Jadi seperti itu harus dirubah lagi, dicari usulan baru lagi,” kata Irwan.

Menurut Irwan, lamanya proses pembahasan di KUA PPAS justru sesuatu yang positif. Karena menurut dia, KUA PPAS adalah pondasi, yang jika dibahas secara matang, maka tahapan selanjutnya, seperti RKA dan RAPBA itu sudah jauh lebih mudah dan cepat.

Penulis
Rubrik
LOKER BERITAKINI

Komentar

Loading...