Soal Hutang Nasi Satpol PP-WH Pijay, Sekda: Tak Perlu Main Ancam

Soal Hutang Nasi Satpol PP-WH Pijay, Sekda: Tak Perlu Main Ancam

BERITAKINI.CO | Setelah kantornya sempat disegel oleh pemilik warung nasi, Satpol PP-WH Pidie Jaya (Pijay) akhirnya membayar hutang nasi mereka senilai Rp 33 juta lebih.

Namun, pemilik warung nasi, Muhammad Yuki tak sepenuhnya puas lantaran hutang Satpol PP-WH sesungguhnya berjumlah Rp 62 juta lebih.

Untuk ini, Yuki tetap mempersoalkan dan akan membawa perkara ini ke ranah hukum apabila dalam tempo 15 hari ke depan, sisa hutang tersebut tak dilunasi.

Baca: Hutang Nasi Rp 62 Juta, Satpol PP-WH Pijay Bayar Setengahnya

Sementara Sekda Pijay Abdurrahman Puteh mengatakan, sengkarut yang terjadi di Satpol PP-WH tersebut merupakan masalah kecil, dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Apalagi, kata dia, SKPK tersebut sudah membayar sebagian hutang nasi yang tertunggak tersebut.

“Untuk sisanya, nanti pasti diselesaikan dengan cara musyawarah. Tidak perlu main ancam, semua bisa diselesaikan dengan cara kebijakan, misalnya diselesaikan dalam masa tiga bulan. Ada cara baik-baik dan bijak yang bisa ditempuh,” kata Abdurrahman.

Baca: Kata Sekda Soal Hutang Nasi Bungkus Rp 62 Juta Satpol PP-WH Pidie Jaya

Abdurrahman yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pidie Jaya mengungkap bahwa setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana untuk biaya makan kepada seluruh pegawai di jajaran pemerintah setempat, baik ASN, honorer, kontrak hingga tenaga bakti.

Abdurrahman Puteh tidak menyebutkan jumlah yang dianggarkan pemerintah untuk membiayai makan siang seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Pijay.

“Untuk totalnya saya tidak ingat, tapi memang tiap tahun kita anggarkan untuk sekali makan siang dan uang minum perhari,” ujar Abdurrahman.

Baca: Waduh, Satpol PP-WH Pidie Jaya Belum Bayar Hutang Nasi Bungkus Rp 62 Juta

Meski begitu, Abdurrahman menyebutkan apa yang terjadi di Patpol PP-WH Pidie Jaya hingga mengalami pembengkakan hutang, disebabkan masalah interen.

“Misalnya, dianggarkan Rp 10 ribu pegawai, namun mereka makan sampai Rp 25 ribu. Jadi pemilik warung menulisnya, makanya mengalami pembengkakan,”ujarnya.

Karena faktor pergantian pimpinan SKPK tersebut, katanya, membuat pembayaran berlarut-larut. Karena menurutnya tidak mungkin juga kepala yang harus menanggung hutang yang bukan terjadi pada masanya.

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...