Soal ‘Boikot’ Paripurna, Zainal Abidin: Kalau Ada yang Kurang Puas, Suruh Jumpai Saya

Soal ‘Boikot’ Paripurna, Zainal Abidin: Kalau Ada yang Kurang Puas, Suruh Jumpai Saya

BERITAKINI.CO, Jantho | Sebanyak 19 anggota DPRK Aceh Besar dari tiga fraksi tak menghadiri paripurna pada Kamis, 5 Oktober 2017 lalu. Akibatnya, kelanjutan pembahasan RAPBK-P 2017 menjadi terkendala.

Sejumlah pihak mempertanyakan alasan para wakil rakyat yang diyakini memboikot paripurna itu. Mereka yang bersuara keras umumnya dari kalangan muda dan mahasiswa.

Baca juga:

Lantas seperti apa reaksi wakil rakyat atas pertanyaan publik tersebut?

Anggota DPRK Fraksi Golkar Zainal Abidin mengatakan, dia sudah menjawab pertanyaan publik tersebut melalui akun facebooknya.

“Cek saja FB saya, ambil saja disana,” kata Zainal Abidin saat dihubungi BERITAKINI.CO, Minggu malam.

“Kalau ada mahasiswa yang kurang puas, suruh jumpai saya, malam ini langsung juga boleh, suruh datang saja ke rumah saya, disini saya tunggu,” tantangnya.

Lantas seperti apa isi penjelasannya di Facebook tersebut. BERITAKINI.CO menyadurnya dari akun Zainal Abidin atas persetujuannya.

Begini penjelasannya:

Untuk tdk terjadinya kesalahfahaman. masyarakat terhadap anggota DPRK Aceh Besar yang memboikot sidang paripurna APBK-P tahun 2017.

Pada tgl 3 Oktober 2017 dilakukan rapat paripurna dalam rangka penyerahan nota keuangan APBK 2017 yang disampaikan oleh wakil bupati Aceh Besar. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pembahasan RKA ABPK-P antara badan anggaran dengan tim TAPD Aceh Besar yang tahapannya tentang kemampuan keuangan daerah (KKD). tetapi pembahasan tidak di lakukan...

Anggota DPRK memandang cara perhitungan KKD ada kerancuan karena tahun sebelumnya Aceh Besar KKD-nya berada dalam kategori sedang. Malah anggota DPRK Aceh Besar sedang berusaha untuk mendapatkan katagori tinggi...tau tau yang masuk sekarang adalah katagori rendah.  

inilah yang menjadi polimik cara perhitungan antara anggota legislatif dan eksekutif..Untuk mencari solusi ini. maka disepakati melaksanakan konsultasi ke gubernur dan kementrian....

anggota dprk aceh besar khususnya badan anggaran sudah berkali kali meminta kepada tim TAPD untuk di serahkan RKA ke badan anggaranDPRK aceh besar untuk di bahas  tapi tidak selesai2  dan tidak pernah di serahkan..

Karena belum diadakan pembahasan. keputusan  rapat pada sore hari itu..badan anggaran harus mengadakan konsultasi dengan kementrian...kemudian bagi anggota DPRK yang bukan badan anggaran mereka tidak ada kegiatan...untuk mengisi kegiatan yang kosong ada yang berkunjung ke luarga di luar daerah...dan melaksanakan tugas2 lain.......

Pada tanggal 4 oktober jam 20:30 masuk sms ke semua anggota DPRK aceh besar dari bagian umum sekretariat DPRK aceh besar....yang kalimatnya begini: sekedar mengingatkan kembali Ass.pimpinan DPRK abes dengan hormat mengundang seluruh anggota DPRK abes.untuk hadir pada hari kamis:5 oktober 2017.tempat ruang rapat paripurna DPRK abes..di kota jantho..acara rapat paripurna dgn agenda..1.pukul : 11.00 wib s/d selesai.. penyampaian pandangan umum fraksi2....terhadap rancangan Qanun ttg perubahan anggara APBK abes tahun 2017...

Pantaskah itu.. pembahasan tidak di laksanakan lalu pimpinan DPRK mengundang semua anggota DPRK untuk sidang  paripurna pandangan umum fraksi2..( nyoe ka di peuraba anggota DPRK aceh besar oleh sekelompok orang)....

Berkaitan dengan berita yang berkembang di media online ...dan komen komen masyarakat antara kami( fraksi golkar )  tidak pernah di hubungi untuk merubah kembali jadwal dan tidak pernah di hubungi oleh siapapun untuk konfirmasi lebih lanjut....

Berkaitan dengan gagalnya paripurna tanggal 5 oktober 2017.antara kami anggota legislatif dan eksekutif  tidak ada kesalahfahaman apa jadi mereka anggota DPRK abes yang tidak hadir pada acara sidang paripurna tanggal 5 oktober  2017 bukan kesalahan mereka yang tidak hadir........tapi pimpinan DPRK abes merubah jadwal sidang secara sepihak....tanpa ada rapat fraksi2...

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...