Setuju Berdialog, Kubu Adly Tjalok Ingin Pusat Hentikan Aktivitas Asprov PSSI Aceh Versi Plt

Setuju Berdialog, Kubu Adly Tjalok Ingin Pusat Hentikan Aktivitas Asprov PSSI Aceh Versi Plt

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) telah menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan Ketua Asprov PSSI Aceh kubu Adly Tjalok terhadap PSSI Pusat terkait penerbitan SK Plt Ketua Asprov PSSI Aceh.

Sidang itu berlangsung pada Selasa, 6 Februari 2018 dengan agenda mediasi. Kedua belah pihak diminta untuk menyelesaikan sengketa dualisme kepengurusan itu dengan jalan dialog.

Koordinator Askab/Askot PSSI di Aceh, Nazir Adam yang dikonfirmasi mengatakan, pada prinsipnya mereka sepakat dengan ajakan penyelesaian dengan cara-cara dialog tersebut.

Namun pihaknya menginginkan agar PSSI Pusat menghentikan lebih dulu seluruh aktivitas yang sedang dijalankan Asprov PSSI Aceh versi Plt tersebut.

Seperti diketahui, pada 26 Januari 2018 lalu, Asprov PSSI versi Plt Ketua Johar Ling Eng telah menggelar kongres biasa untuk mempersiapkan kongres pemilihan ketua baru yang dijadwalkan pada 24 Februari 2018 mendatang.

Baca: Kongres PSSI Aceh, Pemilihan Pengurus Baru Disepakati 24 Ferbruari 2018

Untuk itu, forum juga telah memilih Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) untuk melaksanakan kongres tersebut.

Di kubu lainnya, Adly Tjalok malah telah terpilih secara aklamasi lewat kongres yang berlangsung pada 28 Januari 2018 lalu.

Baca: Kubu Adly Tjalok Gugat SK Plt Ketua Asprov PSSI Aceh ke Baori

“Boleh berdialog, tapi kita minta agar segala proses yang sedang dijalankan oleh Plt untuk dihentikan dulu. Setelah itu baru kita lakukan proses dialognya,” kata Nazir.

Terkait dengan mekanisme dan proses pemberhentian, sambung Nazir, itu sepenuhnya dikembalikan kepada PSSI Pusat.

Baca: PSSI Pusat Siap Hadapi Gugatan Adly Tjalok

“Karena saat mengeluarkan SK Plt juga PSSI Pusat yang melakukannya. Sekarang kita menunggu saja,” Kata Nazir.

Terkait telah terpilihnya Adly Tjalok secara aklamasi, sambung dia, hal tersebut juga masih bisa dibahas kembali dalam dialog.

“Ini masih ada proses dialog dan masih bisa dibahas kembali. Intinya pengembalian hak dan wewenang dulu. Dialog ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah, tapi kalau tidak ketemu juga maka dilanjutnya ke tahap pembuktian di persidangan,” katanya.

Komentar

Loading...