Senator Fachrul Razi Desak Pemerintah Aceh Cabut Izin HGU PT Asdal Prima Lestari

Senator Fachrul Razi Desak Pemerintah Aceh Cabut Izin HGU PT Asdal Prima Lestari
Iklan BPKS

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Tindakan PT Asdal Prima Lestari yang mempinanakan sejumlah warga Kapai Seusak tak hanya mendapat respon dari kalangan legislatif di DPRA, tapi juga menuai reaksi dari anggota DPD RI Fachrul Razi.

Dia mengaku sangat kecewa dengan sikap PT Asdal yang mempolisikan warga setempat.

"Jika keberadaan perusahaan itu menyebabkan konflik dengan masyarakat berarti ada masalah dengan PT Asdal. Kalau ada warga yang ditangkap karena munculnya masalah, saya mendesak izin HGU perusahaan tersebut di cabut,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi Pemerintah Daerah, Agraria dan Pertanahan ini melalui siaran persnya, Senin (17/4/2017).

 Menurut Fachrul Razi, cara yang dilakukan Pt Asdal tersebut sama dengan upaya membungkam demokrasi rakyat.

Dia meminta perusahaan tersebut tak terlalu arogan terhadap masyarakat setempat, karena belum tentu lahan yang dipakai untuk berkebun oleh warga itu merupakan lahan milik perusahaan.

"Toh tapal batas juga belum jelaskan? begitu juga tanggungjawab atau kewajiban perusahaan (CRS) terhadap masyarakat, apa semua sudah di selesaikan oleh perusahaan? Kan belum!" tegasnya.

Fachrul Razi menilai, tindakan arogan ini bebas dilakukan PT Asdal tak lepas dari kelalaian pemerintah daerah yang tidak pernah menggubris aspirasi warganya.

“Buktinya, sampai hari ini belum ada kejelasan tapal batas antara lahan masyarakat (Gampong Titie Poben, Gampong Alue Bujok, Gampong Kapa Sesak) dengan perkebunan milik perusahaan,” katanya.

Baca Juga:

Fachrul Razi juga meminta perusahaan menjelaskan apa saja tanggungjawab yang sudah direalisasikan bagi masyarakat dan lingkungan.

“Hak-hak masyarakat yang harus didapatkan dari perusahaan tersebut berupa kebun plasma apa sudah direalisasikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor:  525/BP2T/4966/2011,” katanya.

"Pemda jangan lepas tangan dan menutup mata dengan kasus-kasus seperti ini karena ini akibat kesalahan pemda sendiri dan pemda harus bertanggung jawab.”

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...