Segini Dana TKI dan Reses Anggota DPRK Jika Aceh Besar Memiliki Kemampuan Keuangan Sedang

Segini Dana TKI dan Reses Anggota DPRK Jika Aceh Besar Memiliki Kemampuan Keuangan Sedang

BERITAKINI.CO, Jantho | Mayoritas anggota DPRK Aceh Besar ditengarai memboikot kelanjutan paripurna RAPBK-P 2017. Pada paripurna Kamis, 5 Oktober 2017 lalu, 19 orang wakil rakyat dari tiga fraksi tak hadir. Alhasil, paripurna gagal dilangsungkan lantaran tak cukup kuorum.

Pangkal persoalannya adalah karena eksekutif dinilai tak mampu menjelaskan mekanisme penentuan kelompok keuangan daerah dimana Aceh Besar kini turun menjadi pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan rendah.

Padahal Aceh Besar sebelumnya masuk kategori atau kelompok keuangan sedang.

Baca: Alasan TAPD Turunkan Status Kemampuan Keuangan Aceh Besar jadi Rendah

Meski sempat dibantah, tapi publik meyakini aksi kalangan wakil rakyat ini memiliki tali temali dengan item pendapatannya yang berkurang.

Seperti diketahui, besar-kecilnya sejumlah item sumber pendapatan anggota DPRK dipengaruhi oleh berlakunya kelompok keuangan daerah.

Baca: Anggota DPRK Aceh Besar Boikot Paripurna Penyerahan RAPBK-P 2017?

Semakin rendah kemampuan keuangan daerah, maka semakin sedikit pula penerimaan wakil rakyat, terutama Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses.

Lantas berapa sesungguhnya dana TKI dan Tunjangan Reses anggota DPRK Aceh Besar jika pemerintah daerah masuk dalam kelompok kemampuan keuangan sedang?

Dan berapa pula duit yang akan mereka bawa pulang jika pemerintah daerah berstatus sebagai daerah dengan kemampuan keuangan rendah?

PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DRPD menyebutkan, untuk pemerintah daerah dengan kelompok keuangan sedang, anggota DPRD-nya akan mendapat dana TKI sebesar 5 kali uang representasi ketua DPRD, dan dibayar per bulan.

Adapun besaran dana representasi ketua DPRD adalah sebesar gaji pokok bupati. Data yang dimiliki BERITAKINI.CO, gaji pokok bupati Aceh Besar saat ini senilai Rp 2,1 juta.

Ini artinya, jika dikalikan 5, maka masing-masing anggota DPRK mendapat dana TKI senilai Rp 10,5 juta per bulan terhitung Agustus 2017.

Sementara dengan asumsi total anggota DPRK sebanyak 35 orang, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan senilai Rp 367,5 juta per bulan atau Rp 1,83 miliar lebih untuk lima bulan ke depan atau hingga Desember 2017.

Di samping dana TKI, anggota DPRK juga mendapat Tunjangan Reses. Beda dengan dana TKI, tunjangan reses ini diberikan setiap pelaksanaan reses. Informasi yang dihimpun BERITAKINI.CO, anggota DPRK masih memiliki satu kali agenda reses pada 2017 ini.

Maka masing-masing anggota DPRK masih berpotensi menerima Rp 10,5 juta dari Tunjuangan Reses tersebut. Jika dikalikan 35 anggota DPRK, maka pemerintah daerah masih harus menggelontorkan Rp 367,5 juta.

Jika diakumulasikan, pemerintah daerah harus menggelontorkan uang senilai Rp 2,2 miliar lebih untuk membayar dana TKI dan tunjangan reses ini, yang akan dibayar menggunakan APBK-P 2017. 

Beda halnya jika daerah dengan kemampuan keuangan rendah. Maka masing-masing anggota DPRK hanya mendapat dana TKI sebanyak 3 kali uang representasi ketua DPRK atau senilai Rp 6,3 juta per bulan. Begitu juga dengan tunjangan reses yang hanya dibayar senilai Rp 6,3 juta per sekali reses.

Jika dikalikan, maka pemerintah daerah hanya perlu mengalokasikan senilai Rp 1,1 miliar lebih untuk TKI, dan Rp 220,5 juta tunjangan reses. Atau jika diakumulasi hanya senilai Rp 1,32 miliar lebih.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...