Santer Disebut Bakal Diganti, Begini Respon Kepala BPKS Sayid Fadhil

Santer Disebut Bakal Diganti, Begini Respon Kepala BPKS Sayid Fadhil

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kepala BPKS Sayid Fadhil mengaku telah mendengar ihwal usulan penggantiannya dari berbagai informasi yang berkembang.

“Kita selaku bawahan, saya tidak bisa berkomentar banyak. Selama surat itu belum dikeluarkan, saya tetap bekerja dan tidak ingin berpolemik,” katanya saat dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Jumat (11/1/2019).

Seperti diketahui, informasi tentang rencana penggantian Sayid Fadhil telah berkembang sangat kuat. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kabarnya telah mengirimkan surat ke DPRA untuk meminta pertimbangan usulan pergantian itu. Kalangan legislatif juga disebut-sebut telah memberi lampu hijau.

“Bagi saya nothing to lose, karena niat saya memang mau membenahi Sabang sebaik-baiknya,” kata Sayid Fadhil.

Meski begitu, Sayid mengaku rada heran jika memang dirinya segera akan diganti. Terutama tentang dasar dan alasan usulan pergantian tersebut.

“Jika saya melakukan kesalahan, di mana salahnya? Jika dianggap tidak mampu, data dan fakta selama delapan bulan memimpin justru menunjukkan pencapaian yang cukup menggembirakan,” katanya.

Sayid memang sempat mendapat teguran keras dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS).

Ada banyak indikator yang menjadi dasar teguran dilayangkan, di antaranya, DKS menilai kepemimpinan Sayid sangat lemah dan cenderung otoriter, sehingga telah terjadi perpecahan (ketidakkompakan) dalam manajemen BPKS, akibat dari sikap Sayid yang sering bertindak sendiri.

Baca: Belum Setahun, Akhirnya Kepala BPKS Sayid Fadhil Bakal Diganti

Banyak keputusan strategis diambil tanpa musyawarah dengan unsur manajemen lainnya, sehingga tercermin dalam menjalankan kepemimpinan dengan one man show.

“Jika indikatornya adalah otoriter dan cenderug one man show, saya pikir ini mengarah pada pembenahan birokrasi yang saya lakukan,” katanya.

Sayid menjelaskan bahwa dari hasil pembenahan tersebut telah tersingkap bahwa SDM-SDM yang di non aktifkan itu diduga semua bermasalah. “Ada yang dipanggil polisi, ada yang diperiksa kejaksaan,” katanya.

Baca:Nama-nama Pejabat BPKS yang Dicopot Sayid Fadhil Dalam Pusaran Kasus Korupsi

Sayid juga merasa bingung karena dalam beberapa kesempatan meminta waktu bertemu ketua DKS, selalu tidak berhasil. “Ada sekitar enam sampai delapan kali saya minta ketemu, tapi tidak ada respon,” katanya.

Padahal, kata Sayid, dia ingin menyampaikan seperti apa sesungguhnya persoalan atau gonjang-ganjing selama ini.

“Mungkin beliau baru mendengar sepihak atau bagaimana, karena intinya salah satu yang mengetahui internal BPKS itukan saya. Jika diibaratkan perusahaan, beliau owner, saya user atau pelaksana, kan wajar owner bertanya pada pelaksana bagaimana di lapangan. Tapi saya sebagai bawahan kan tidak bisa memaksa jika owner tidak bisa bertemu," katanya.

“Karena itu ketika ada isu pergantian, saya jadi bertanya juga apa alasannya? Apakah ada salah saya yang sangat fatal atau bagaimana? Saya jadi bertanya-tanya sendiri, apakah semua ini karena ketegasan saya melakukan pembenahan dan menegakkan hukum di mana sejumlah SDM yang saya ganti diduga sedang bermasalah dengan hukum, ini jadi teka-teki bagi saya.”

Dia meminta setiap pemimpin harus arif dan bisa mendengar dari berbagai sisi sebelum mengambil kebijakan.

Lantas jika memang nantinya tetap diganti?

“Saya tidak ingin berandai-andai. Lihat nanti saja. Karena saya juga masih punya masa depan, tentu saya perlu kejelasan tentang alasan dan dasar pergantian saya itu. Ini penting agar tidak menjadi catatan buruk bagi reputasi saya di mata masyarakat, misal, saya divonis tidak berhasil memimpin BPKS,” katanya.

Padahal, kata Sayid, dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa selama delapan bulan memimpin, BPKS tergolong berhasil, misal, meningkatkan pendapatan cukup signifikan dan menyerap anggaran lebih besar. Hubungan dengan luar negeri juga terjalin dengan baik. Kapal-kapal pesiar kini sudah semakin banyak masuk ke Sabang.

“Dan pemahaman saya orang hukum dengan posisi Plt, belum bisa untuk melakukan pergantian dulu. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa, misal saya korupsi besar-besaran. Ini saya baru bekerja beberapa bulan, dasarnya juga tidak tau apa,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...