Rupanya Eksekutif Tak Mampu Jelaskan Mengapa Kemampuan Keuangan Aceh Besar Jadi Kelompok Rendah

Rupanya Eksekutif Tak Mampu Jelaskan Mengapa Kemampuan Keuangan Aceh Besar Jadi Kelompok Rendah
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar Bakhtiar

BERITAKINI.CO, Jantho | Sebanyak 19 anggota DPRK Aceh Besar tak menghadiri paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBK-P 2017 (sebelumnya ditulis Paripurna Penyerahan Nota Keuangan Raqan APBK-P 2017-red) pada Kamis lalu.

Para wakil rakyat itu masing-masing, mayoritas dari Fraksi Partai Aceh, mayoritas dari Fraksi Nasdem dan Golkar. Bolosnya anggota DPRK ini akhirnya membuat paripurna batal lantaran tak mencukupi kuorum.

Lantas apa alasan para wakil rakyat tak hadir dalam paripurna tersebut? Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRK Aceh Besar Bakhtiar mengatakan, hal ini berawal dari polemik tentang mekanisme perhitungan kemampuan keuangan daerah.

Eksekutif, katanya, tak mampu menjelaskan mekanisme perhitungan kemampuan keuangan daerah. “Kemampuan keuangan Aceh Besar ini sebelumnya masuk dalam kelompok sedang, tapi sekarang menjadi rendah. Kami minta ini dijelaskan, tapi eksekutif tak mampu menjelaskannya,” kata Bakhtiar, Sabtu malam.

Seperti diketahui, besar-kecilnya sejumlah item sumber pendapatan anggota DPRK dipengaruhi oleh berlakunya kelompok keuangan daerah. Semakin rendah kemampuan keuangan daerah, maka semakin rendah pula beberapa item penerimaan wakil rakyat, terutama Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses.

Bakhtiar mengatakan, polemik soal perhitungan kemampuan keuangan daerah terjadi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Besar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, saat memasuki proses pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBK-P 2017 pada Rabu, 4 Oktober 2017 lalu.

Tak hanya itu, kata Bakhtiar, sampai rapat ditutup, dokumen RKA APBK-P juga tidak diserahkan kepada anggota Banggar DPRK, meski telah beruang kali diminta.

Khusus urusan penentuan mekanisme perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah, kata Bakhtiar, kedua belah pihak bersepakat untuk mengkonsultasikannya ke mendagri atau gubernur.

“Itulah sebabnya, keputusan rapat hari itu merekomendasikan bahwa kelanjutan pembahasan dan paripurna APBK-P dijadwalkan kembali lewat Badan Musyawarah DPRK,” katanya.

Itulah sebabnya, kata Bakhtiar, pada Kamis, 5 Oktober 2017 lalu, Fraksi Partai Aceh menganggap bahwa pelaksanaan Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan Raqan APBK-P Tahun 2017, tak perlu digelar lantaran belum ada keputusan dari Badan Musyawarah.

“Jadi tak ada hal yang luar biasa terkait gagalnya paripurna tersebut,” katanya.

Dia juga menilai tidak ada masalah antara legislatif dan eksekutif, khususnya dengan Fraksi Partai Aceh.

Baca juga:

Namun Bakhtiar mengakui bahwa gagalnya paripurna tersebut berkonsekuensi pada sisa waktu pelaksanaan anggaran yang sudah semakin mepet.

Di sisi lain, Bakhtiar menolak jika polemik yang muncul dianggap karena para anggota DPRK tak mau menerima jika beberapa item tunjangannya menjadi berkurang lantaran Aceh Besar kini telah menjadi pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...