Reaksi Tolak PT EMM Semakin Masif, Abdullah Saleh: Jadi Gubernur Memang Harus Punya Percaya Diri yang Kuat

Reaksi Tolak PT EMM Semakin Masif, Abdullah Saleh: Jadi Gubernur Memang Harus Punya Percaya Diri yang Kuat

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Anggota DPRA Abdullah Saleh menilai Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah belum sepenuhnya menunjukkan kapasitas dan kapabilitas sebagai kepala daerah. Terutama dalam menyikapi reaksi penolakan terhadap PT EMM yang kian masif.

“Memang menjadi gubernur harus punya rasa tanggungjawab yang tinggi. Harus punya rasa percaya diri yang kuat. Kalau tidak, maka jadinya terkesan ragu-ragu, kurang tanggap dan jadi lebih runyam,” kata Abdullah Saleh pada BERITAKINI.CO, Kamis (10/4/2019).

Penerbitan izin operasi produksi pertambangan di Aceh, kata Abdullah Saleh, sudah jelas-jelas bukan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah jelas mengatur ihwal pengelolaan sumber daya alam ini. Hal itu juga sudah dijabarkan lebih lanjut di dalam qanun Aceh.

Itu pula, kata Abdullah Saleh, yang mendasari DPRA mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh agar meminta Pemerintah Pusat, dalam hal ini BKPM, untuk mencabut izin tersebut.

Baca: DPRA Tolak Rencana Investasi PT EMM di Nagan Raya

“DPRA masih memberi toleransi pada Nova Iriansyah. Jauh-jauh hari kita secara resmi sudah memberi rekomendasi, tapi tidak langsung kita tagih. Kita beri kesempatan dia melaksanakan tanggungjawab itu,” kata Abdullah Saleh.

Sebetulnya, kata Abdullah Saleh, DPRA bisa saja menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan sejauh mana sudah rekomendasi itu ditindaklanjuti.

“Rekomendasi itu hasil paripurna. Kami punya toleransi supaya jangan ada kesan DPRA itu membuat gaduh lagi,” katanya.

Sejauh ini, kata Abdullah Saleh, dirinya menyesalkan respon Plt gubernur yang masih kurang tanggap, meski persoalan itu sesungguhnya telah lama dan berlarut.

“Hari ini sudah terlihat bahwa persoalan ini berpotensi menambah persoalan baru, karena sudah muncul reaksi relatif masif,” katanya.

Pemerintah Aceh, kata Abdullah Saleh, memang harus segera mengambil langkah-langkah strategis agar izin itu bisa dicabut.

“Karena jika ini dibiarkan lolos, maka akan ada izin-izin pertambangan lainnya yang akan muncul, yang pada akhirnya semua akan diambil alih atau diintervensi oleh pusat. Ini kekhawatiran mendasar kita,” katanya.

“Jika sudah begitu, situasi bisa saja melebar ke persoalan kepercayaan akan komitmen perdamaian yang sedang berjalan. Kalau misal ada pengingkaran damai, itu bisa mengganggu jalannya damai itu sendiri, karena memang sudah disepakati pembagian kewenangan termasuk di sektor pengelolaan sumberdaya alam ini.”

Sejatinya, kata Abdullah Saleh, Pemerintah Aceh bisa langsung menyurati BKPM untuk meminta mencabut izin tersebut, atas dasar rekomendasi DPRA tersebut.

“Sekurang-kurangnya bisa meminta atau menyurati pemerintah pusat mencabut izin itu dengan dasar rekomendasi DPRA tersebut. Jika tidak direspon, maka bisa menempuh langkah-langkah hukum, menggugat ke PTUN,” katanya. 

"Jadi sejatinya Pemerintah Aceh yang menggugat, tapi hari ini justru dilakukan oleh Walhi yang lebih proaktif." 

Rubrik

Komentar

Loading...