Puluhan Miliar APBA 2019 untuk Tas Seminar dan Pelatihan: Jangan Plt Gubernur Mengimbau, SKPAnya Tak Berbuat!

Puluhan Miliar APBA 2019 untuk Tas Seminar dan Pelatihan: Jangan Plt Gubernur Mengimbau, SKPAnya Tak Berbuat!

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemerintah Aceh telah mengalokasikan puluhan miliar dana APBA untuk pengadaan tas seminar dan pelatihan tahun anggaran 2019.

Alokasi ini mendapat sorotan karena dinilai sebagai rencana belanja yang bersifat pemborosan. Total ada sekitar Rp 23 miliar dana yang bersumber dari APBA untuk pengadaan seminar kit dan pelatihan, yang tersebar di sejumlah SKPA.

Jika dikonversi dalam bentuk bantuan untuk orang miskin, maka akan banyak kaum duafa, misalnya, yang bakal mendapat rumah layak huni.

Pemerintah Aceh lantas "menyiasatinya". Lewat surat Imbauan Nomor: 530/1313 tanggal 25 Januari 2019, Plt Gubernur Nova Iriansyah menghimbau seluruh SKPA agar pengadaan tas seminar dan pelatihan tersebut memprioritaskan produk Industri Kecil Menengah (IKM) Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata cepat-cepat mengatakan, langkah itu dilakukan Pemerintah Aceh sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap IKM di Aceh.

Tapi ibarat kata pepatah: nasi sudah menjadi bubur. Pengalokasian yang sudah terlanjur "bobol" ini tentu tak bisa dibatalkan.

"Itukan sudah lolos dalam APBA 2019, jika ditolak tidak mungkin lagi. Langkah terbaik, memang harus didukung saja (himbauan Ptl gubernur). Tapi sejauh mungkin dipastikan komponen-komponen yang digunakan itu adalah produk lokal," kata Ekonom Unsyiah Dr Rustam Efendi pada BERITAKINI.CO, Rabu malam (6/2/2019).

"Tas-tas, souvenir atau makanan, jangan gunakan produk luar. Karenaitu banyak uangnya, Rp 23 miliar itu."

Menurut Rustam, jika memang itu bisa diwujudkan oleh SKPA, maka dampaknya relatif bagus.

"Tapi bagaimana komitmennya? Jangan nanti Plt gubernur menghimbau, SKPAnya tidak berbuat," katanya.

Di sisi lain, kata Rustam, Pemerintah Aceh juga harus bisa memastikan bahwa produk-produk IKM di Aceh tersedia dan mampu menjawab kebutuhan pasar.

"Bagiamana juga dinas teknis itu memastikan ketersediaan produk. Jadi mungkin langkah ke depan, Pemerintah Aceh perlu memanggil pelaku industri di bidang itu. Melalui dinas terkait, misalnya, buat pertemuan untuk memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan," katanya.

Jika memang ada produk-produk yang tak tersedia di Aceh, Rustam menyarankan agar belanja itu tidak dipaksakan.

"Jika memang tidak ada di Aceh, sebaiknya anggaran tidak usah digunakan. Uang Rp 23 miliar, itu tidak mesti habis. Karena ada skema APBA-P untuk menggunakan anggaran tersebut membiayai sektor-sektor yang lebih produktif," katanya.

Sementara Karo Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Rahmad Raden menyakini imbauan tersebut akan direspon dengan baik oleh jajaran Pemerintah Aceh. "Tentu akan ada tindaklanjut dari dinas terkait, terutama untuk memastikan ketersedian produk," kata Rahmad.

Sejujurnya, kata Rahmad, sebelum ada surat imbauan tersebut, beberapa SKPA termasuk Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, selalu menggunakan produk lokal untuk seminar kit di setiap kegiatan.

"Cuma memang belum semua SKPA, tapi dengan keluarnya imbauan ini, pastilah akan ada kesiapan dari si produsennya. Mereka kan sudah tau surat imbauan ini beredar," katanya.

Jika memang ada produk non IKM Aceh yang kemudian ditemukan dalam kegiatan seminar dan pelatihan aparatur pemerintah?

"Saya kira dipatuhilah (imbauan), karena saya tahu persis selama ini SKPA itu sedang solid-solidnya. Pak Plt juga mengakui. Jadi pejabat eselon II sekarang itu sangat kompak, itu terlihat jelas di grup WA SKPA, semua terkoordinasi, dan berjalan sangat lancar untuk satu tujuan Aceh Hebat," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...