Proyek Pembangunan Runway Airstrip Langsa Rp 9,3 Miliar Ternyata Tak Masuk Musrenbang

Proyek Pembangunan Runway Airstrip Langsa Rp 9,3 Miliar Ternyata Tak Masuk Musrenbang

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Proyek Runway Airstrip di kawasan Industri Kota Langsa yang telah dibangun Dinas Perhubungan Aceh dinilai tak pernah dibahas sebelumnya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Aceh.

Proyek tersebut dinilai muncul dalam Pergub APBA 2018 dan dilelang pada Juni 2018 lalu. Proyek yang dikerjakan PT Eka Jaya Lestari tersebut dinyatakan selesai 100 persen pada 20 Desember 2018. Rekanan telah menerima pembayaran lunas senilai Rp 9,3 miliar.

Proyek ini kemudian menjadi temuan BPK RI Perwakilan Aceh di mana Dinas Perhubungan Aceh diduga melakukan kelebihan bayar untuk beberapa item pekerjaan yang kekurangan volume.

Belakangan, Panitai Khusus (Pansus) VII DPRA saat meninjau langsung lokasi bandara tersebut menemukan fakta yang lebih mencengangkan.

“Hasil pengecekan Pansus VII menemukan bahwa landasan pacu tersebut juga tidak dapat digunakan untuk pendaratan pesawat udara karena tidak memenuhi aspek keselamatan penerbangan karena kondisi landasan yang bergelombang dan banyak terdapat genangan air,” kata Ketua Pansus VII DPRA Nurzahri pada BERITAKINI.CO, Jumat (12/7/2019).

Nurzahri juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut tak pernah direncanakan sebelumnya.

“Jadi kami mendapat informasi bahwa proyek runway ini tidak pernah dibahas dalam musrembang,” katanya.

Dia menduga proyek itu dibangun atas permintaan Irwandi Yusuf, gubernur Aceh non aktif.

“Diusulkan mendadak satu paket dengan pengadaan pesawat yang enam unit itu,” katanya.

Status lahan itu sendiri, kata Nurzahri, juga diduga bermasalah. Dan kontur lahan tersebut juga dinilai tak cocok untuk bandara.

“Itu lahan bekas rawa, hutan bakau kalau tidak salah,” katanya.

Baca: Pansus VII DPRA Temukan Proyek Runway Airstrip Rp 9,3 Miliar di Langsa Diduga Rugikan Keuangan Negara

Seharusnya, kata Nurzahri, pembangunan sebuah bandara dilakukan melalui kajian-kajian mendalam. Seperti melakukan penelitian pola arah angin.

“Saya pikir untuk mengetahui bagaimana pola dan lazimnya siklus angin di daerah itu, maka perlu penelitian selama setahun,” katanya.

Selain itu, pembangunan itu seharusnya juga memiliki dokumen analisa dampak lingkungan atau amdal. Sebab lahan di kawasan itu adalah rawa-rawa. “Yang saya tahu amdal itu juga tidak ada,” katanya.

“Jadi asal bangun saja, ada lahan, dikerasin, langsung diaspal saja.”

Karena tidak ada perencanaan apapun, kata Nurzahri, maka proyek ini kemudian menjadi berstatus tidak jelas.

"Dibangun untuk pendaratan pesawat jenis apa saja, kemudian setelah bangunan selesai siapa yang akan mengelola, status asetnya milik siapa. Sampai hari ini tidak jelas. Kalau tidak salah saya itu lahan itu milik HGU salah satu perusahaan,” ungkapnya.

Rubrik

Komentar

Loading...