Proyek Kolam Tirta Raya Banda Aceh Dimenangkan Perusahaan Blacklist, Dispora Aceh: ULP Sudah Kami Ingatkan

Proyek Kolam Tirta Raya Banda Aceh Dimenangkan Perusahaan Blacklist, Dispora Aceh: ULP Sudah Kami Ingatkan
Kadispora Aceh Darmansah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh ternyata telah mengingatkan Pokja 26 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh untuk benar-benar selektif sebelum menetapkan pemenang, terutama dalam proyek Rehab Kolam Renang Tirta Raya Banda Aceh dengan pagu Rp 30 miliar.

Hal ini mengingat adanya perusahaan peserta lelang yang ditengarai bermasalah. Hal itu dinilai penting agar pelaksanaan proyek bisa berjalan sesuai rencana. Pembangunan pun bisa tereliasasi maksimal.

Belakangan, ULP diketahui memenangkan PT Joglo Multi Ayui. Ternyata, perusahan ini telah masuk dalam daftar hitam alias blacklist. ULP memenangkan perusahaan itu dengan nilai penawaran Rp 27,8 miliar.

Baca: ULP Menangkan Perusahaan Blacklist di Proyek Rehab Kolam Tirta Raya Banda Aceh Rp 30 Miliar

“Sudah kita ingatkan bahwa perusahaan tersebut dari dulu sedang ada masalah, tapi kami tidak bisa berbuat banyak karena yang menentukan pemenang adalah Pokja 26,” kata Kadispora Aceh Darmansah, Sabtu malam.

Meski begitu, kata Darmansah, pihaknya belum menerima surat resmi pemberitahuan hasil lelang proyek tersebut.

“Sampai Jumat, 19 Juli 2019, berkas pemenang lelang Rehab Kolam Renang Tirta Raya Banda Aceh belum sampai pada kami,” kata Darmasyah.

“Artinya berkas dan persolan tersebut masih pada ranahnya ULP.”

Ia pun memastikan jika surat resmi hasil lelang yang memenangkan PT Joglo Multi Ayu tersebut diserahkan ke Dispora Aceh, pihaknya akan segera mengembalikan.

“Karena perusahaan yang dimenangkan oleh ULP tersebut masuk daftar hitam,” katanya.

Darmansah pun mengungkapkan bahwa Dispora, Pokja dan TP4D Kejaksaan Tinggi Aceh sebelumnya telah membahas ihwal persoalan ini. Terutama karena paket tersebut juga mendapat sanggahan dari rekanan peserta lelang lainnya.

Di mana sanggahan itu mengungkapkan bahwa PT Joglo Multi Ayu yang dimenangkan ULP, sesungguhnya tak memiliki pengalaman membangun kolam renang prestasi. Sedangkan pengalaman itu adalah yang dipersyarakan dalam dokumen lelang.

“Kolam renang inikan bakal digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan dilakasanakan di Aceh, standarnya internasional,” katanya.

Namun Dispora, kata Darmansah, tak memahami persis seperti apa proses sanggahan tersebut. “Apakah sudah ada korespondensi antara ULP dengan perusahan penyanggah, itu ranahnya ULP,” katanya.

“Namun karena PT Joglo ini masuk daftar hitam, lazimnya otomatis langsung batal.”

Darmansah juga mengaku berlarutnya proses pemilihan pemenang tender ini berkonsekuensi terhadap kinerja SKPA yang dipimpinnya. Terutama dari segi waktu pelaksanaan, efektivitas serta kualitas proyek tersebut, mengingat waktu yang dimiliki relatif singkat.

Karena itu, kata Darmansah, dia berharap ULP dapat menyikapi hal ini sesuai peraturan perundang-undangan.

“Seyogianya jika ULP ada menetapkan pemenang cadangan, otomatis perusahaan pemenang cadangan itu bisa langsung dijadikan pemenang,” katanya.

Namun, kata Darmansah,  jika memang tidak ditetapkan pemenang cadangan, maka ULP diharap melakukan pemilihan sesuai peraturan perundangan.

“Apakah diperbolehkan perusahaan nomor dua tersebut menjadi pemenang atau ULP melakukan kajian ulang terhadap perusahan yang pernah mendaftar pada paket tersebut,” katanya.

“Itu jika diperbolehkan perundang-undangan. Silahkan saja ULP memanggil kembali perusahaan yang pernah ikut dalam paket tersebut untuk mendaftar kembali.”

Disinggung soal realisasi proyek terhadap serapan anggaran di SKPA itu, Darmansah mengatakan, hal itu cukup berpengaruh.

“Setara 20 persen dari total belanja Dispora,” katanya.

Karena itu, Darmansah mengaku khawatir jika, jika proyek tersebut tidak cepat direalisasikan, maka berkonsekuensi pula pada realiasai keuangan.

“Dan sayang juga masyarakat belum bisa menggunakan kolam renang tersebut.”

Rubrik

Komentar

Loading...