Proyek Gedung Madani Center Banda Aceh Kembali Jadi Temuan BPK

Proyek Gedung Madani Center Banda Aceh Kembali Jadi Temuan BPK

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan adanya realisasi fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pada proyek Lanjutan Pembangunan Gedung Madani Education Center Banda Aceh.

Temuan itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018. LHP itu telah diserahkan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh pada 23 Mei 2019 lalu.

Dilihat BERITAKINI.CO dalam LHP itu, proyek tersebut dikerjakan PT Putra Nanggroe Aceh (PNA) dengan nilai kontrak Rp 19,8 miliar.

Proyek tersebut telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 601/02/BAST/PPTK.11/TB/PERKIM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya ketidaksesuaian item pekerjaan antara yang terpasang dengan tertera dalam spesifikasi kontrak.

Salah satunya adalah pemasangan dinding partisi HPL luar dalam untuk ruangan rapat dan ruang audio senilai Rp 1,2 miliar lebih.

Dalam dokumen kontrak, seharusnya untuk spesifikasi kontruksi rangka harusnya terpasang baja hollow 40.40,2 mm. Namun yang terpasang adalah blockboard tebal 18 mm dan lebar 10 cm.

Selain itu, pada bagian dinding juga terpasang blockboard 9 mm dari seharusnya plywood 9 mm.

Pembungkus juga diduga tak sesuai spesifikasi kontrak di mana yang terpasang adalah HPL 0,7 sampai dengan 1 mm merek Natural nomor 207, dari seharusnya HPL 0,7 sampai dengan 1 mm setara Traco.

Selain pemasangan dinding partisi HPL, BPK jugamenemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan Moveable Wall pintu ruang rapat sebanyak 74 unit senilai Rp 444 juta.

Di mana kontruksi pintu seharusnya menggunakan kayu kelas II dibungkus frame bahan almunium, tapi yang terpasang blockboard tebal 18 mm dilapis dua sehingga tebal 36 mm.

Pembungkus yang terpasang juga HPL 0,7 sampai dengan 1 mm merek Natural nomor 207, dari seharusnya HPL 0,7 sampai dengan 1 mm setara Traco.

BPK juga menemukan alat penghubung antar pintu yakni engsel, tak terpasang di lokasi.

Alat membuka dan penggeser pintu yang seharusnya 1 rel untuk setiap 2 pintu, yang terpasang 1 rel untuk seluruh unit pintu.

“Karena itu, pekerjaan Moveable Wall pintu ruang rapat tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak,” tulis BPK.

Baca: Proyek Gedung Madani Center Banda Aceh Kembali Jadi Temuan BPK

“Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh tidak mendapat kualitas pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak."

Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

Rubrik

Komentar

Loading...