Praktisi Hukum: Penetapan Tersangka Pamtup Bupati Aceh Barat Tergesa-gesa

Praktisi Hukum: Penetapan Tersangka Pamtup Bupati Aceh Barat Tergesa-gesa
Rahmat Hidayat SH

BERITAKINI.CO | Praktisi hukum, Rahmat Hidayat SH menilai penetapan status tersangka kepada Aipda Ahmad Dahlan, selaku Pamtup Bupati Aceh Barat dalam perkara penganiayaan dinilai terlalu tergesa-gesa.

Padahal, polisi selaku penyidik harusnya tetap proporsional dalam menangani perkara itu, karena anggota Pamtup tersebut bertugas sebagai pengawalan pejabat negara.

Baca: Keluarkan Pistol saat Selamatkan Bupati, Pamtup jadi Tersangka

"Kita mengapresiasi kinerja penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu," kata Rahmat Hidayat kepada Antara, Senin (11/3/2019) di Meulaboh.

Menurutnya, dalam perkara ini polisi tetap mempertimbangkan ketentuan Prosedur Tetap (Protap) Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Berdasarkan Perkap Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian RI Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara RI, Pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) dan Ayat (2) Huruf (k), diketahui Aipda Ahmad Dahlan adalah seorang anggota Polri yang sedang diberi tugas pengamanan dan pengawalan kepada Pejabat Negara, yakni Bupati Aceh Barat.

Dimana penugasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di maksud dalam UU Tentang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 2 dan Pasal 13, yakni “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sementara kepadanya apabila dihadapkan pada situasi ancaman gangguan atau gangguan nyata anarki, misal, ada tindakan menghasut dan pengancaman bersifat agresif, menimbulkan ketakutan, brutal atau dilakukan secara massal yang diarahkan kepada keselamatan jiwa diri sendiri atau orang lain, maka berdasarkan Protap Kapolri Nomor 1/X/2010 wajib mengambil tindakan tegas.

Hal ini sesuai dengan keadaan dan berdasarkan penilaian sendiri atas pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum, dibenarkan melakukan kekerasan untuk mencegah suatu kejahatan yang itu sangat serius.

Tentu tindakan tegas ini harus didahului dengan peringatan-peringatan.

Karenanya, terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan Aipda Ahmad Dahlan, apalagi itu berasalan dalam ranah tugas pengamanan dan pengawalan pejabat negara, semestinya penyidik tidak tergesa-gesa menetapkannya sebagai tersangka.

Kajian secara cermat dan teliti untuk mengkaji apakah tindakan-tindakan Aipda Ahmad Dahlan telah sesuai Protap atau tidak, haruslah dilakukan sebelumnya.

"Bila itu sesuai Protap, maka Aipda Ahmad Dahlan harus dibebaskan dari segala sangkaan penganiayaan," tegas Rahmat.

Bahkan apabila harus sampai ke pengadilan, Aipda Ahmad Dahlan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena berdasarkan ketentuan KUH Pidana, Pasal 48, 49, 50 dan 51, pada pokoknya, “dugaan kekerasan Aipda Ahmad Dahlan karena terpaksa, pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat atau untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang” tidak dapat dipidana.

Tanpa kajian lalu tergesa-gesa menetapkan Aipda Ahmad Dahlan sebagai tersangka akan menjadi preseden yang tidak baik di tubuh Polri.

Cara-cara ini juga akan dikhawatirkan dapat mempengaruhi mental anggota Polri yang sedang bertugas.

Ke depan jika dihadapkan pada situasi sebagaimana yang dihadapi Aipda Ahmad Dahlan akan ragu-ragu, bahkan tidak berani bertindak.

"Dan hal ini berbanding terbalik dari tujuan Protap itu sendiri, yakni agar tidak menimbulkan keragu raguan bagi anggota Polri dalam menangani anarki," tegas Rahmat Hidayat yang juga mantan aktivis LBH Banda Aceh dan pernah bertugas di Meulaboh, Lhokseumawe dan Takengon ini.

Rubrik
Sumber
antaranews.com

Komentar

Loading...