Polisi Belum Jadwalkan Gelar Perkara Kasus Sukmawati

Polisi Belum Jadwalkan Gelar Perkara Kasus Sukmawati

BERITAKINI.CO | Bareskrim Polri belum menjadwalkan gelar perkara dalam penyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

Direktur Tipidum Bareskrim, Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak mengatakan, proses penyelidikan kasus Sukmawati masih dalam tahap meminta keterangan pihak-pihak yang bertindak sebagai pelapor.

Dia mengatakan penyidik baru meminta keterangan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap 19 dari 22 pelapor Sukmawati sejauh ini.

"(Sebanyak)19 laporan sudah di-BAP, minta keterangan kemudian tiga lagi belum," kata Herry di kantor sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (23/4/2018).

Dia menerangkan sejumlah tahap dalam rangkaian penyelidikan kasus Sukmawati masih harus dilalui pihaknya sebelum melakukan gelar perkara. Beberapa di antaranya termasuk pemeriksaan saksi tambahan yang berkaitan dengan alat bukti dan meminta keterangan ahli.

"Ahli bahasa, pidana, sastra juga mungkin karena ini puisi. Jadi ahli yang berhubungan dengan ini tetap semua akan kami periksa setelah semua keterangan saksi pelapor ini dikumpul," kata dia.

Lebih dari itu, Herry pun menjamin pihaknya akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus dugaan pidana penistaan agama yang dilakukan putri Presiden pertama Indonesia, Sukarno, ini.

Herry pun membantah perkembangan proses penyelidikan kasus ini berjalan dengan lambat.

"Enggak lambat, saya kira enggak lambat," tuturnya.

Sukmawati dilaporkan berbagai kalangan di sejumlah markas kepolisian karena puisi yang dibacakannya. Ia diduga telah menodai agama Islam lewat puisi berjudul 'Ibu Indonesia' yang dibacakannya dalam acara peragaan busana Anne Avantie.

Mayoritas pasal yang digunakan untuk menyangkakan Sukmawati adalah Pasal 156 dan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama. Namun, beberapa dari perwakilan ormas Islam ada juga yang menggunakan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Penulis
Rubrik
Sumber
CNNIndonesia.com

Komentar

Loading...