Polda Periksa Kadis PUPR Aceh Terkait Dugaan Pat Gulipat Proyek Jalan di Pulo Aceh

Polda Periksa Kadis PUPR Aceh Terkait Dugaan Pat Gulipat Proyek Jalan di Pulo Aceh
Kadis PUPR Aceh Fajri yang juga mantan Plt Kepala BPKS saat menjalani pemeriksaan di Polda Aceh | Foto BERITAKINI.CO/ A. Putra

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Penyidik Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Aceh memeriksa Kepala Dinas PUPR Aceh Fajri, Kamis (17/1/2019). Fajri diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang membelit Direktur Utama PT Usaha Sejahtera Manikam (USM) T Ali dan anaknya Arafat, yang juga menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut.

Arafat sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan eksploitasi galian C ilegal di Pulo Aceh.

“Penyidik juga telah mendapat cukup unsur untuk meningkatkan status T Ali sebagai tersangka,” kata Kasubdit IV Tipiter Polda Aceh Kompol Guntur pada BERITAKINI.CO, Jumat (18/1/2019).

Baca: Usai Diperiksa 8 Jam di Polda Aceh, Direktur PT Usaha Sejahtera Manikam Ditahan

Sejalan dengan pengungkapan kasus ini, kata Guntur, penyidik tipiter ternyata menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Ini menyangkut dengan dugaan kong kalikong pemenangan PT USM pada proyek BPKS yakni Peningkatan Jalan Blang Situngkoh–Lampuyang, Pulo Aceh, Aceh Besar 2018 senilai Rp 5,9 miliar.

"Karena itu pemeriksaan yang kita lakukan langsung didampingi Subdit III Tipikor Polda Aceh,” kata Guntur.

Baca: Polda Aceh Panggil Sejumlah Pejabat BPKS Terkait Dugaan Pat Gulipat Proyek Jalan Rp 5,9 Miliar di Pulo Aceh

Fajri sendiri diketahui sempat menjabat sebagai Plt Kepala BPKS pada 2017 hingga Maret 2018. Ini artinya, perencanaan hingga proses tender proyek tersebut masih berada dalam wewenangnya. Yang jadi soal, PT USM diduga tak cukup syarat tampil sebagai pemenang tender tersebut.

“Perusahaan ini kan tidak memiliki IUP, izin crusher-nya juga sudah mati. Secara administrasi, seharusnya perusahaan ini tak layak menang,” kata Guntur.

“Jadi tidak bisa memaksakan (pemenang) karena hanya perusahaan itu yang punya crusher di Pulo Aceh, itu tentu tidak dibenarkan.”

Lazimnya, lanjut Guntur, jika standarisasi perusahaan peserta lelang  tidak terpenuhi, suatu proyek tidak bisa dijalankan. “Jangan dipaksaain. Izin mati, terus dipaksaain untuk menang,” kata Guntur.

Menurut Guntur,  BPKS berdalih bahwa pemenangan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada di BPKS.

Lihat Juga: Penggeledahan Dinas PUPR Aceh, KPK Sita HP Tiga Pejabat ini

“Ada indikasi kelemahan aturan itu yang dimanfaatin. Sistem dan aturan yang ditetapkan BPKS itu sangat simpel, bahwa untuk menang tender itu di antaranya cukup punya NPWP, SIUP, TDP, garansi bank,” katanya.

“Tapi mereka lupa yang paling penting adalah IUP, izin AMP, crusser, itu harus ada.”

Anehnya, aturan simple itu telah dirubah pada tahun anggaran 2019. “BPKS memang sudah memperbaiki aturan tersebut. Kami duga karena sudah ada tindakan kepolisian. Jika tidak ada kemungkinan tidak diperbaiki,” kata Guntur.

Saat ini, kata Guntur, pihaknya terus melengkapi bukti-bukti dengan melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

“Masih ada empat anggota pokja yang akan dipanggil,” katanya.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah mantan pejabat BPKS terkait dugaan kong kalinkong pemenangan proyek jalan di Pulo Aceh tersebut.

Baca: Nama-nama Pejabat BPKS yang Dicopot Sayid Fadhil Dalam Pusaran Kasus Korupsi

Mereka masing-masing Hari Indrawan menjabat sebagai Ketua Pokja BPKS, Rendra sebagai Ketua ULP, Makkinuddin sebagai PPK, dan Zaldi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BPKS.

Baca: Polda Aceh Juga Bakal Periksa Mantan KPA BPKS Zaldi

Sedangkan anggota pokja yang akan diperiksa kemudian adalah Mety, Cut, dan Asmaradiah Saputra.

Rubrik
Iklan Sabang Merine

Komentar

Loading...