Polda Aceh Panggil Sejumlah Pejabat BPKS Terkait Dugaan Pat Gulipat Proyek Jalan Rp 5,9 Miliar di Pulo Aceh

Polda Aceh Panggil Sejumlah Pejabat BPKS Terkait Dugaan Pat Gulipat Proyek Jalan Rp 5,9 Miliar di Pulo Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Aroma pat gulipat pada proses tender Peningkatan Jalan Blang Situngkoh–Lampuyang, Pulo Aceh, Aceh Besar 2018, mencuat.

Proyek BPKS senilai Rp 5,9 miliar itu dikerjakan PT Usaha Sejahtera Manikam (USM).

Sementara diketahui, izin operasional Aspal Mixing Plant (AMP) perusahaan ini telah mati sejak 2016, dan telah di-police line baru-baru ini.

Dukungan AMP sesungguhnya menjadi salah satu syarat saat mengikuti proses tender.

Inilah yang jadi soal. PT Usaha Sejahtera Manikam tetap tampil sebagai pemenang tender yang diikuti oleh 24 peserta itu.

Baca: Tak Hanya Galian C, Izin AMP PT Usaha Sejahtera Manikam Juga Sudah Mati

Polisi sesungguhnya telah mengamankan sejumlah dokumen proyek saat penggeledahan kantor PT Usaha Sejahtera Manikam, Jumat, 4 Januari 2019 lalu.

Baca: Terkait Eksploitasi Tambang Tanpa Izin, Polisi Geledah Kantor PT Usaha Sejahtera Manikam

Di sisi lain, penyidik juga sudah melayangkan surat panggilan terhadap sejumlah pejabat di BPKS, termasuk Kepala BPKS Sayid Fadhil.

Informasi yang diperoleh BERITAKINI.CO, mereka yang akan diperiksa, selain kepala BPKS, masing-masing mantan ketua ULP, mantan ketua Pokja, PPK, konsultan pengawas, bagian keuangan, admin PT USM, termasuk mantan Plt Kepala BPKS Fajri.

Kepala BPKS Sayid Fadhil mengaku telah menerima surat panggilan tersebut.  “Nanti tanggal 15 Januari, sebagai saksi atas kasus proyek jalan di Pulo Aceh,” katanya saat ditanya BERITAKINI.CO, Selasa malam.

Sayid mengungkapkan, BPKS sesungguhnya telah memutus kontrak proyek itu sejak polisi menyegel AMP milik PT Usaha Sejahtera Manikam. 

Namun Sayid tak ingat persis berapa realisasi fisik dan keuangan dari proyek tersebut. "Saya tidak pantau habis, pokoknya belum selesai, kalau pun dikejar, tidak terkejar," kata Sayid yang mengaku masih berada di Jakarta.

Sebelum memberikan kesaksian, kata Sayid, dia akan lebih dulu mempelajari dokumen-dokumen kontrak untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang berperan dalam proses tender tersebut.

Sementara informasi yang diperoleh BERITAKINI.CO, pada 10 Januari 2019, para mantan ketua ULP, Pokja dan PPK yang telah diberhentikan oleh BPKS akan diperiksa lebih dulu. Mereka adalah Rendra, Hari Indriawan, dan Makkinuddin.

Rubrik

Komentar

Loading...