Pernah Dimosi Tak Percaya, Anggota DPRK Singkil Minta Yulihardin Turun dari Kursi Pimpinan Paripurna

Pernah Dimosi Tak Percaya, Anggota DPRK Singkil Minta Yulihardin Turun dari Kursi Pimpinan Paripurna

BERITAKINI.CO, Singkil | Sidang paripurna DPRK Aceh Singkil diwarnai interupsi yang meminta salah satu pimpinan legislatif di kabupaten itu turun dari kursi pimpinan sidang.

Interupsi itu disampaikan anggota DPRK Singkil Tamirudin Lingga saat paripurna dengan agenda penyampaian program legislasi daerah 2019 itu akan dimulai, Rabu (13/3/2019).

Tampak memimpin rapat tersebut Wakil Ketua I DPRK Singkil Juliadi Bancin. Duduk disampingnya masing-masing, Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil Yulihardin dan Bupati Aceh Singkil Dulmusrid.

"Izin pimpinan sebelum paripurna kita mulai, mohon diperjelas terlebih dahulu terkait status Yulihardin di mana sebelumnya telah dimosi tak percaya, dan belum dicabut. Hemat kami, saudara Yulihardin wajib turun dari dari pedium pimpinan," kata Politisi Partai Aceh itu.

Ucapan Tamiruddin Lingga sontak membuat ruang sidang hening. Menjawab interupsi itu, pimpinan sidang lantas melontarkan solusi agar persoalan itu dibawa ke Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Karena tidak ada kesepakatan, pimpinan sidang Juliadi Bancin sempat mensekor rapat tersebut 15 menit. Belakangan paripurna kembali dilanjutkan dan Yulihardin tetap terlihat duduk di kursi pimpinan paripurna.

Forum akan membahas ihwal status Yulihardin tersebut usai agenda peripurna program legislasi daerah.

Ditemui disela-sela paripurna, Tamiruddin Lingga mengaku kecewa terhadap Yulihardin yang menurutnya kerap mengambil kebijakan sendiri. "Karena dia sering membuat kebijakan tanpa musyawarah," katanya.

Jauh-jauh hari, anggota DPRK Aceh Singkil memang sempat mengajukan mosi tidak percaya terhadap Yulihardin, yang merupakan salah satu pimpinan DPRK.

Ada sebanyak 14 dari 25 anggota dewan yang menandatangani mosi tersebut. Mereka meminta Yulihardin tak memimpin sidang sampai ada keputusan BKD.

Alasan para anggota dewan ramai-ramai mengajukan mosi lantaran Yulihardin dinilai melakukan pelanggaran dalam penyusunan anggaran perubahan 2017.

Rubrik

Komentar

Loading...