Pemerintah Aceh Ambil Konsekuensi Pergub APBA, Begini Reaksi DPRA

Pemerintah Aceh Ambil Konsekuensi Pergub APBA, Begini Reaksi DPRA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemerintah Aceh telah menegaskan akan mengambil konsekuensi pergub APBA 2018 karena pembahasan yang selama ini berjalan di DPRA tak kunjung menemui titik temu.

Sejak kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada 5 Februari lalu, hingga hari ini, proses pembahasan masih berkutat di pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Pagi tadi, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah melayangkan surat pemberitahuan kepada DPRA bahwa Pemerintah Aceh akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baca: APBA 2018 Deadlock, Pemerintah Aceh Ambil Konsekuensi Pergub

Regulasi ini memang menegaskan apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak Rancangan Qanun APBA diserahkan ke DPRD, maka Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

Lantas seperti apa reaksi DPRA terhadap keputusan Pemerintah Aceh tersebut?

Ketua DPRA Muharuddin mengatakan, DPRA menghormati keputusan Pemerintah Aceh tersebut, dan memang dibenarkan oleh regulasi. Namun DPRA masih mempertanyakan patokan eksekutif menghitung 60 hari kerja sejak penyerahan Raqan APBA 2018 pada 4 Desember 2017 lalu.

Soal penentuan 60 hari kerja ini juga pernah dijadikan salah satu materi oleh legislatif saat tarik ulur pembahasan 5 Februari 2018 lalu.

Baca: DPRA Nilai Idealnya Opsi Pergub APBA 2018 Wajar Direalisasikan 1 Maret 2018

"Jika merujuk pada tata cara penyusunan APBD, penyerahan RAPBA itu baru bisa dilakukan setelah KUA dan PPAS disepakati bersama, tapi kita ketahui bersama saat ini kami masih melakukan pembahasan KUA dan PPAS, belum pada tahap kesepakatan bersama," kata Muharuddin dalam konferensi pers siang tadi.

Itulah sebabnya, kata Muhar, DPRA tak mengakui RAPBA 2018 yang diserahkan eksekutif itu. "Kalaupun dipaksakan, RAPBA 2018 yang diserahkan eksekutif pada 4 Desember itu, maka hitungan 60 hari kerja itu masih sampai 1 Maret (atau dua hari ke depan). Sejatinya, kalau memang mau dipergubkan, itu tanggal 2 Maret 2018," katanya.

DPRA, kata Muhar, memang telah melihat gelagat untuk mempergubkan APBA ini. "Kami melihat ada semacam skenario, barang kali. Semacam dorongan, barangkali, saya tidak tahu. Kami hanya ingin menyampaikan tugas kami di DPRA ini masih berjalan," katanya.

DPRA masih tetap membuka ruang untuk berdiskusi. "Karena sejak awal yang kita pikirkan kepentingan rakyat," katanya.

"Untuk sementara, kami masih membuka diri, mari kita pikirkan dengan baik, dengan bijak, tidak dengan  arogan."

Rubrik

Komentar

Loading...