Pejabat yang Dicopot Gubernur Tolak Kembalikan Aset Daerah

Pejabat yang Dicopot Gubernur Tolak Kembalikan Aset Daerah
Para pejabat eselon II yang dicopot bertemu Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Foto: Mercinews.com)

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sebanyak 20 pejabat yang telah dicopot oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 10 Maret 2017 lalu menolak untuk mengembalikan aset.

Sebelumnya Zaini Abdullah telah menyurati mereka agar mengembalikan aset daerah yang ada pada mereka.

Gubernur juga menegaskan bakal mengambil tindakan tegas jika aset tak dikembalikan.

Penolakan serahterima aset tersebut disampaikan lewat surat balasan tanggal 27 Maret 2017 yang ditujukan pada Gubernur Aceh serta ikut ditembuskan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, (Menpan) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ketua DPRA dan beberapa intansi terkait lainnya.

“Kami tidak dapat mengembalikan aset karena fasilitas tersebut melekat pada kami  sebagai pejabat eselon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” begitu bunyi poin terakhir dari surat balasan para Aparatur Sipil Negara itu.

Baca: Belum Kembalikan Aset, Gubernur Ancam Tindak Tegas Pejabat yang Telah Dicopot

Adapun alasan ke 20 pejabat tersebut menolak untuk mengembalikan aset tersebut mengacu pada surat pimpinan DPRA Nomor 160.681 pada 14 Maret 2017 yang meminta agar Gubernur Aceh meninjau kembali dan membatalkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/004/2017 atas pergantian pejabat eselon II pada 10 Maret 2017 lalu.

Kemudian, dari hasil pertemuan pihaknya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, KASN dan Kemenpan pada 14 Maret 2017 lalu menegaskan bahwa, keputusan pergantian pejabat eselon II tersebut melanggar aturan, dan kepada pejabat yang lama diminta dapat menjalankan tugas sebagaimana biasanya pada satuan kerja masing-masing.

Selain itu surat Kemendagri Nomor 820/2138/OTDA pada 24 Maret 2017 yang menjelaskan bahwa pelaksaan mutasi pejabat eselon II telah melanggar peraturan perundang-undangan.

“Gubernur diminta tak mengaktifkan pejabat struktural yang dilantik pada 10 Maret 2017 untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan," tulis mereka.(*)

Komentar

Loading...