Partai Aceh Minta MK Mengacu pada UUPA, Pakar: MK Bekerja dengan Hukum yang Berlaku

Oleh ,
Partai Aceh Minta MK Mengacu pada UUPA, Pakar: MK Bekerja dengan Hukum yang Berlaku
Suasa sidang sengketa pilkada Aceh dan daerah lain di MK (Foto: Armadi Putra)

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pakar hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Mawardi Ismail menilai, tekanan politik yang dilancarkan sejumlah politisi Partai Aceh agar Mahkamah Konstitusi (MK) memilih Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa pilkada Aceh, tak relevan. 

MK, kata Mawardi, tak bisa digiring untuk menggunakan satu undang-undang. "Jadi tidak ada istilah harus menggunakan UUPA, atau UU Pilkada. MK tetap bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya, Jumat (17/3/2017).

Pertanyaannya, kata Mawardi, seperti apa hukum yang berlaku itu? "Karena ada dua undang-undang, masing-masing, UUPA dan UU Pilkada," katanya.

Mawardi menjelaskan, Pasal 199 UU Pilkada menyebutkan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

“Nah, tata beracara MK inikan tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri (UUPA). Makanya UU Pilkada yang berlaku dalam konteks ini. Pasal 158 UU Pilkada tentang syarat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan, berlaku," jelasnya.

Kecuali, kata Mawardi, ada diatur dalam undang-undang tersendiri seperti syarat dukungan untuk pasangan calon.

"Dalam UU Pilkada disebutkan bahwa syarat dukungan paslon itu 20 persen dari jumlah kursi di legislatif.

Sementara UUPA juga mengatur hal itu, yakni 15 persen. Karena diatur dengan undang-undang tersendiri yakni UUPA, maka UU Pilkada yang 20 persen tidak berlaku," katanya.

Begitu juga menyangkut dengan cuti gubernur. Menurutnya, cuti gubernur diatur dalam UU Pilkada, tapi tidak diatur dalam UUPA.

Jadi, menurut Mawardi, cara menggunakannya bukan mengatakan harus memilih agar hakim harus menggunakan UUPA atau tidak boleh menggunakan UU Pilkada. "Melainkan harus menggunakan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Adapapun ketentuan hukum dalam pilkada Aceh adalah berupa gabungan dari berbagai aturan, dengan menggunakan azas-azas hukum.

“Salah satunya adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 199 yang dalam ilmu hukum disebut dengan kaidah petunjuk. Jadi norma itulah yang menunjuk hukum lain yang berlaku,” katanya.

Jadi menurutnya, tidak bisa dipaksakan harus memakai UUPA. Melainkan, sepanjang diatur dalam UUPA silahkan pakai UUPA, tapi kalau tidak ada, maka yang berlaku adalah UU Pilkada.

“Apalagi hakim tidak bisa didesak karena hakim bersifat independen, dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun,” katanya.

Mawardi merasa aneh dengan ancaman politisi PA yang menyebutkan akan mengundurkan diri dari anggota legislatif dan eksekutif apabila hakim MK tidak menggunakan UUPA dalam menyelasaikan sengketa pilkada.

Dia malah mempertanyakan, apakah ancaman itu sungguh-sungguh atau pura-pura. Karena, katanya, kalau nanti hakim ternyata mengadili dengan hukum ketentuan  yang berlaku,  kemudian bagaimana nasib para politisi tersebut  apa betul-betul  mundur.

Menurutnya, tidak baik melakukan ancaman dalam demokrasi, bahwa mendesak dan mengajukan pikiran itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mengangacam seperti ini karena ini menyangkut dengan kewibawaan mereka sendiri. “Tapi saya tidak yakin (mereka mengundurkan diri),” katanya.(*)

 

 

Rubrik

Komentar

Loading...