Pansus VII DPRA Temukan Proyek Runway Airstrip Rp 9,3 Miliar di Langsa Diduga Rugikan Keuangan Negara

Pansus VII DPRA Temukan Proyek Runway Airstrip Rp 9,3 Miliar di Langsa Diduga Rugikan Keuangan Negara

BERITAKINI.CO | Panitia Khusus (Pansus) VII DPRA menemukan proyek yang diduga merugikan negara. Proyek itu adalah Pembangunan Runway Airstrip di kawasan industri Kota Langsa senilai Rp 9,3 miliar.

“Proyek ini awalnya dibangun untuk pendaratan pesawat Irwandi Yusuf berjenis Shark Aero yang kini sedang rusak,” kata Ketua Pansus VII Nurzahri didampingi Wakil Ketua Pansus Asrizal H Nawi, Sekretaris Pansus Zulfikar Lidan, dan anggota pansus masing-masing Rusli, Jamaluddin T Muku, dan Wan Iskandar.

Nurzahri mengungkapkan bahwa bandara tersebut awalnya dibangun menggunakan anggaran dari APBK Kota Langsa, yang juga diduga bermasalah karena dikerjakan mendahului penganggaran agar bisa digunakan oleh Irwandi yusuf untuk kepentingan pelantikan wali kota Langsa.

Selanjutnya, kata Nurzahri, pembangunan bandara perintis tersebut diambil alih oleh Dinas Perhubungan Aceh dengan alokasi anggaran Rp 8,5 miliar pada tahun 2018. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Eka Jaya Lestari dengan nomor kontrak 13/KPA-BIDPEN/LGS/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Dalam pelaksanaan kontrak diaddendum satu kali yaitu addendum Nomor 18/ADD/KPA-BIDPEN/LGS/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang merubah nilai kontrak menjadi Rp 9,3 miliar lebih.

Proyek tersebut diselesaikan pada 20 Desember 2018 dan telah dinyatakan selesai 100 persen.

“Akan tetapi ternyata setelah dilakukan audit chek fisik lapangan oleh BPK-RI ternyata proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen, terdapat volume pekerjaan yang tidak cukup sebesar 10 persen dengan rincian LPA kelas A sebesar Rp 416,2 juga, LPA kelas B sebesar Rp 32,4 juga, dan AC-Mod sebesar Rp 94,2 juta dengan total anggaran yangg harus dikembalikan ke negara sebesar Rp 542,9,” kata Nurzahri.

Hasil pengecekan Pansus VII, kata Nurzahri, juga menemukan bahwa landasan pacu tersebut juga tidak dapat digunakan untuk pendaratan pesawat udara karena tidak memenuhi aspek keselamatan penerbangan karena kondisi landasan yang bergelombang dan banyak terdapat genangan air.

“Pasti akan membuat slip roda pesawat apabila mendarat di sana, sehingga Pasus VII berkesimpulan negara telah dirugikan sebesar Rp 9,3 miliar lebih karena proyek tersebut tidak dapat difungsikan,” katanya.

Nurzahri mengatakan akan meneruskan temuan tersebut ke pihak penegak hukum agar pelaku kerugian negara tersebut dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Rubrik

Komentar

Loading...