Otto: Saat Konflik Kelola Pajak Nanggroe, Damai Kelola APBA/K, Hasilnya?

Otto: Saat Konflik Kelola Pajak Nanggroe, Damai Kelola APBA/K, Hasilnya?

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Harus diakui, damai Aceh yang terajut selama 12 tahun, telah memberi banyak dampak positif bagi rakyat. Suasana aman, telah membuat masyarakat leluasa menjalani kehidupan.

Tapi di sisi lain, momentum damai tak sepenuhnya bisa dikonversi untuk mewujudkan apa yang menjadi spirit pemberontakan dulu: sejahtera.

Faktanya, Aceh masih dibelit rupa-rupa persoalan yang kian mengkhawatirkan.

Baca: Peringati 12 Tahun Damai Aceh, Wali Nanggroe Senggol Soal Pencabutan Pasal UUPA

"Saya melihat ada persoalan jumlah kemiskinan yang sangat besar, padahal ini adalah salah satu korean konflik," kata Sosiolog Aceh Otto Syamsudin saat dimintai tanggapannya tentang 12 tahun damai Aceh, Selasa (15/8/2017).

Menurut Otto, hal ini sesungguhnya menjadi catatan para stakeholder konflik bahwa memperjuangkan nanggroe (Aceh), beda dengan mengurus Nanggroe.

"Dengan sumber daya manusia yang sama, saat konflik bisa mengelola pajak nanggroe, kini mengelola APBA/K. (Hasilnya) kemiskinan yang menonjol, belum dihitung gap antara si kaya dan miskin atau output yang terkorup," katanya.

Kemiskinan memang masih cukup meraja lela di Aceh dengan total 16,86 persen lebih dari sekitar 5 juta rakyat Aceh pada Meret 2017. Kondisi ini jelas jauh dari ekspektasi publik yang berharap Pemerintah Aceh mampu menekan angka kemiskinan hingga ke level 9 persen: dengan dukungan anggaran yang dimiliki Aceh sepanjang 12 tahun terakhir.

Tapi ke depan, kata Otto, Aceh justru masih harus berperang dengan kemiskinan ini. "Di samping korupsi, gap kaya-miskin dan narkoba," katanya.

Masyarakat Aceh, kata Otto, harus benar-benar bisa memastikan Pemerintah Aceh fokus terhadap hal-hal tersebut dalam agenda pembangunannya.

"Liat saja apakah Irwandi Yusuf fokus pada hal itu? Bagaimana Tim RPJM merumuskan strateginya?" kata Otto.

"Kalo dia tak melihat ke situ (kemiskinan, korupsi, kesenjangan antara kaya-miskin, dan narkoba) maka tidak ada fokus anggaran dan agenda strategi pembangunannya."

Rubrik

Komentar

Loading...