Oknum Perusahan di Singkil ini Diduga Geser Batas Aceh-Sumut

Oknum Perusahan di Singkil ini Diduga Geser Batas Aceh-Sumut
Asisten I Pemkab Aceh Singkil Mohd Ichsan, Camat Danau Paris Dan rombongan lainnya terjun ke perbatasan antara Tapanuli Tengah (Sumut) dengan Kecamatan Danau Paris pada Desember 2018 lalu.

BERITAKINI.CO, Singkil | Oknum perusahaan kelapa sawit di Singkil berinisial NS diduga menggeser batas antara Tapanuli Tengah, Sumatera utara dengan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

"Kita ketahui itu berdasarkan laporan masyarakat bahwa perusahaan tersebut membuat parit seolah-olah itulah batas Sumut dengan Aceh, padahal Pemerintah Aceh dengan Sumut sendiri belum ada kesepakatan," kata Asisten I Pemkab Aceh Singkil, Mohd Ichsan, Sabtu (23/2/2019).

Di lokasi, kata dia, saat itu hanya ada Patok Batas Utama (PBU) namun jarak PBU itu sendiri terlalu jauh sehingga oknum perusahaan diduga memanfaatkan untuk kepentingannya. Kemudian disinggung berapa jumlah lahan wilayah Aceh yang dikuasai perusahan NS, kata dia, diperkirakan 400 hektar.

Untuk mengantisipasi semakin banyaknya lahan digeser oleh perusahan PKS tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Singkil untuk membuat jalan di perbatasan itu sehingga tidak ada lagi pergeseran di kemudian hari.

Moch Ichsan mengatakan, pihaknya sedang menunggu jadwal rapat pembahasan batas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Insya Allah hari Senin besok saya berangkat ke Jakarta untuk batas antara Aceh Singkil dengan Pakpak Barat (Sumut). Sementara perbatasan Tapanuli Tengah, Sumut dengan Aceh Singkil masih menunggu jadwal," katanya.

Kata dia yang menjadi persoalan setiap wilayah baik dari Aceh maupun Sumut sendiri sama-sama memiliki acuan peta, sehingga kedua belah pihak sama-sama bersikeras dengan acuan masing-masing.

"Jika kedua daerah bisa menyelesaikan sengketa dengan sepakat, maka tidak perlu ke Kemendagri, tapi memang kedua daerah ini dari dulu tidak ada kata sepakat," katanya.

Untuk Aceh sendiri mengacu pada peta topografi yang dikeluarkan oleh TNI AD.

"Itu sebagai dasar hukum kita, karena memang Peta itu sudah sepakat menjadi acuan sejak puluhan tahun lalu, namun berkembang waktu pada tahun 2000-an tentunya di lapangan sudah banyak perubahan ada pemukiman sehingga sekarang menimbulkan persoalan," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...