Nurzahri: Pergub APBA Bisa Diterima dan Ditolak Mendagri

Oleh ,
Nurzahri: Pergub APBA Bisa Diterima dan Ditolak Mendagri

BERITAKINI.CO | Anggota Badan Anggaran DPRA Nurzahri mengatakan, Mendagri masih akan mengkaji Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBA 2018 yang diajukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Menurut Nurzahri, dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Rabu (7/3/2018), DPRA sempat menanyakan seperti apa sikap Kemendagri terhadap usulan pergub tersebut.

"Ada dua plan, bisa ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat, atau diterima dengan segala konsekuensinya," kata Nurzahri mengutip perkataan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin.

Menurut Nurzahri, Dirjen ternyata juga memantau perkembangan pembahasan yang terjadi di Aceh selama ini, terutama dari media massa dan pandangan ahli hukum.

"Ini juga menjadi perhatian kemendagri," katanya.

Itulah sebabnya, kata Nurzahri, hingga saat ini Kemendagri belum menentukan sikap. Kemungkinan, kata Nurzahri, pada Senin pekan depan pihak mendagri akan melakukan rapat internal untuk mengambil sikap dari dua opsi yang ada.

Namun Kemendagri menegaskan, apapun yang terjadi, APBA harus tetap ada karena menyangkut dengan pelayanan publik.

Terkait potensi konsekuensi yang kemungkinan muncul setelah pergub, kata Nurzahri, adalah munculnya gugatan terhadap keputusan tersebut, baik ke Mahkamah Agung maupun ke PTUN.

"Bisa dari siapa saja, termasuk dari DPRA," katanya.

Baca: Irwandi Berharap Pergub APBA Rampung Dalam 10 Hari

DPRA sendiri, kata Nurzahri, juga telah menyampaikan sikap bahwa pergub adalah hak dari gubernur dan dibolehkan undang-undang.

Namun, kata Nurzahri, meski dibolehkan undang-undang, tapi prosesnya telah merampas hak yang ada di legislatif Aceh yakni hak penganggaran.

Baca: Mendagri Undang DPRA Bahas dan Sahkan Pergub APBA

"Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kita harus bertanggungjawab pada rakyat, maka kita terpaksa melakukan gugatan jika memang nanti APBA dipergubkan. Namun ini masih pendapat pribadi saya, tapi saya melihat lebih dari setengah anggota DPRA punya sikap yang sama. Tapi nanti akan diputuskan dulu lewat paripurna," katanya.

Selain itu, kata Nurzahri, jika nanti menurut DPRA ada unsur pidana, bisa saja secara kelembagaan akan melaporkan secara pidana ke penegak hukum. "Dalam hal ini, siapa yang menandatangani dokumen itu. Jika yang meneken Mendagri dan gubernur, maka keduanya kita lapor," katanya.

Rubrik
LOKER BERITAKINI

Komentar

Loading...