Naik 17 Persen, Dana Desa di Kabupaten Simeulue Capai Rp 164 Miliar

Naik 17 Persen, Dana Desa di Kabupaten Simeulue Capai Rp 164 Miliar

BERITAKINI.CO, Simeulue | Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Simeulue meningkat. Dari yang sebelumnya Rp 148,5 miliar naik menjadi Rp 164,3 miliar pada tahun 2019 ini.

“Ada kenaikan sekitar 17 persen,” kata Kabid Dana Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue, Mukhri Mayadi, kepada BERITAKINI.CO, Jumat (11/1/2019).

Kata dia, dana desa tersebut akan disalurkan untuk 138 desa yang tersebar di 10 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Mukhri merincikan, dana desa yang digelontorkan pemerintah tahun 2019 itu berasal dari tiga sumber, yakni Dana Desa (DD) Rp 117.222.029.000, bersumber dari APBN. Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 46.533.836.900 bersumber dari APBK, dan dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, Rp 552.045.156.

Dari 138 desa penerima, kata dia, Desa Layabaung, Kecamatan Simeulue Barat, paling tinggi menadapatkan kucuran dana.

“Desa yang sedikit mendapat dana desa yakni Desa Amiria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur," kata Mukhri.

Lebih lanjut Mukhri mengatakan, saat ini pengelolaan dana desa di Kabupaten Simeulue masih terkendala pada minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta belum terkoneksi sistim aplikasi online untuk pelaporan keuangan dan kegiatan secara cepat dan tepat.

“Meskipun fasilitas aplikasi online telah tersedia, namun faktor masih ada desa yang belum terjangkau layanan internet. Padahal dengan kegiatan pelaporan sistim online dapat memangkas waktu serta lebih transparan,” kata dia.

Terpisah, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Simeulue, Ali Afwan, mengingatkan agar pengelolaan dan penggunaan serta pelaporan dana desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Dana desa itu bukan uang cuma-cuma yang diberikan begitu saja. Penggunaan serta peruntukannya harus jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bila disalah gunakan, berurusan dengan hukum negara,” kata Ali Afwan.

Untuk itu, kata dia, pengelolaan dana desa harus melibatkan seluruh masyarakat dan melalui musyawarah serta transparan.

"Harus transparan. Sebab saat ini ada kasus penyalahgunaan dana desa yang sedang dalam proses hukum di Polres Simeulue. Maka saya ingatkan jangan main-main dengan penggunaan dana desa," kata Ali. | AHMAD

Rubrik

Komentar

Loading...