Mutasi Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh Sah

Mutasi Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh Sah
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Foto: Republika.co.id)
Iklan BPKS

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya buka suara untuk mengakhiri polemik mutasi yang selama ini menggelinding di Aceh.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh di Jakarta, Mendagri mengatakan bahwa untuk pergantian pejabat eselon II adalah kewenangan dari Gubernur Aceh, oleh karena itu, pergantian tersebut sah-sah saja.

Hal itu disampaikan oleh Karo Hukum Pemerintah Aceh Edrian pada BERITRAKINI.CO, Sabtu (1/4/2017).

“Saya sudah memberikan persetujuan apakah lisan ataupun tertulis pada Pak Gubernur sebagai ijin untuk melakukan mutasi pejabat struktural. Kecuali, untuk pergantian pejabat eselon I, maka harus disampaikan ke presiden melalui Kemendagri untuk mendapat persetujuan, kalau eselon II adalah kewenangan penuh Gubernur Aceh,” ujar Edrian meniru pernyataan Mendagri.

Edrian mengungkapkan, yang pertama sekali disampaikan oleh pihkanya saat melakukan pertemuan dengan Kemendagri terkait soal mutasi adalah menyampaikan kronologis tentang persoalan mutasi.

Baca juga

“Maka dalam hal ini telah kami diskusikan dengan Mendagri mengenai mutasi pejabat eselon II itu merupakan kewenangan pemerintah Aceh, hal ini diatur dalam Pasal 110 Pasal 111 dan dan Pasal 119 UUPA,” ungkap Edrian.

Selain itu, katanya, pihaknya juga menjelaskan gubernur dalam melakukan mutasi pejabat tidak lagi dalam posisi sebagai Incumbent dan tidak lagi sebagai petahana atau sebagai calon gubernur.

Karena, jelasnya, sesuai dengan hasil pleno KIP pada pada 25 Februari 2017 Gubernur Zaini Abdullah telah menerima hasil pleno tersebut, maka secara hukum beliau tidak lagi sebagai calon petahana atau incumbent, melainkan gubernur yang defenitif.

“Karena beliau telah menjadi gubernur definitif maka tentu beliau memiliki hak dan kewenangan penuh dalam melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan di Aceh," katanya.

Kemudian apa kaitan dengan UU ASN, karena katanya, di dalam pasal 19 disebutkan bahwa manajeman ASN dalam perekrutan pejabat baik itu kompetensi, keilmuan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). "Kemudian Mendagri menjawab bahwa sampai sekarang PP tersebut belum ada," katanya.

Setelah itu, tambah Edrian, jika mengacu pada Pasal 32 UU ASN menyebutkan bahwa UU ini harus memperhatikan daerah tertentu, maka berangkat dari ketentuan ini, untuk prosedur dan mekanisme yang telah ditempuh di dalam pengangkatan pejabat struktural itu sudah sah dan tidak ada persolan.

“Kemudian Pak Mendagri garuk-garuk kepala dan mengatakan, untuk pergantian pejabat struktural pejabat eselon II itu adalah kewenangan dari Gubernur Aceh, sah-sah saja dan sudah sah itu,” ungkapnya.

Sementara bagi yang keberatan terhadap mutasi tersebut, menurutnya, Mendagri menganjurkan untuk disalurkan saja kepada pengadilan yang berwenang. “Itulah inti dari pertemuan dengan Mendagri," katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Zaini Abduullah, Karo Hukum Edrian, Kepala Diklat Depdagri, Sekretaris Dirjen Otda dan beberapa pejabat lainnya, sementara Dirjen Otda tidak hadir dalam pertemuan itu. (*)

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...