Mantan Walikota Sabang Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Mantan Walikota Sabang Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan dua orang tersangka pada kasus pembebasan lahan untuk pembangunan komplek guru SMP yang berada di Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Selasa (9/10/2018).

Dua orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan itu salah satu diantaranya adalah mantan Walikota Sabang Zulkifli H Adam (ZA). Sementara satu tersangka lain berinisial MM panitia pengadaan tanah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Chaerul Amir mengatakan, kasus pembebasan lahan tersebut bersumber dari anggaran Pemerintah Sabang tahun 2012 dengan jumlah Pagu Rp 1,6 milliar.

Kajati Aceh menjelaskan, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan komplek rumah guru itu diketahui milik mantan wali kota Sabang. “Jadi diduga ada penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. Jadi harga tanah yang dibebaskan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau lebih mahal, di atas harga pasaran,” kata Chaerul Amir di kantor Kejati Aceh di Banda Aceh pada wartawan.

Dugaan penggelembungan harga tanah ini, menurut penyidik jaksa telah direncanakan pada saat tersangka tersangka masih menjabat sebagai anggota DPRK Sabang. 

“Jadi pada saat perencanaan, penganggaran dan pembahasan telah dilakukan pada saat itu. Dan ZA (Zulkifli Adam) waktu itu masih menjadi anggota DPRK Sabang. Kemudian pada saat ZA menjabat wali kota, tanah itu baru dibebaskan,” ujarnya.

Berdasarkan harga pasaran, di wilayah tersebut harga tanah berkisar antara Rp 60 hingga 70 ribu per meter. Namun, pada fakta yang ditemukan penyidik, tanah tersebut dibebaskan dengan harga Rp 170 ribu per meter dengan luas lahan 9.437 meter persegi.

“Jadi negara sudah membayar yang tidak semestinya dibayar,” katanya.

Hingga kini, Jaksa belum menahan kedua tersangka. Meskipun tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, penyidik masih melakukan pengembangan lebih lanjut, karena tidak menutup kemungkinan pada kasus ini juga terlibat pihak-pihak lain.

“Kita telah mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen dan sejumlah keterangan saksi telah kita peroleh. Ini masih dalam pengembangan dan masih kita telusuri siapa-siapa yang terlibat, nanti jika proses penyidikan telah rampung maka segera kita limpahkan ke Pengadilan,” ujarnya.

Menurut Chaerul Amir, Jaksa belum mengetahui berapa jumlah kerugian negara atas kasus ini, karena masih menunggu hasil audit dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun diperkirakan kasus ini telah merugikan negara hampir mencapai Rp 1 milliar. | MAG-02

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...