LPJ 2017 Ditolak, Rp 200 Juta Dana BUMK 2018 Milik Desa di Aceh Singkil ini Mengendap di Rekening

LPJ 2017 Ditolak, Rp 200 Juta Dana BUMK 2018 Milik Desa di Aceh Singkil ini Mengendap di Rekening
Ilustrasi Net

BERITAKINI.CO, Singkil | Perangkat Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tahun anggaran 2017.

Mereka menilai, pertanggungjawaban dana senilai Rp 102 juga yang diserahkan oleh pengurus BUMK tahun lalu belum lengkap dan disinyalir pengelolaannya tidak transparan.

Baca: Pengurus BUMK di Aceh Singkil Beli Avanza Bekas untuk Aset Desa, Harganya Capai Rp 195 Juta

Akibat dari penolakan itu, dana BUMK tahun anggaran 2018 sebesar Rp 200 juta lebih gagal dibelanjakan dan mengendap di rekening hingga saat ini.

“Perangkat desa termasuk Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) melarang dana BUMK 2018 digunakan sebelum LPJ 2017 disampaikan dan diterima oleh masyarakat,” kata Kepala Desa Blok 15 Amir Sanra, kepada BERITAKINI.CO, Jumat (8/2/2019).

Kata dia, alasan mereka menolak LPJ pengelolaan dana yang bersumber dari dana desa tahun 2017 karena tidak lengkap. Mereka juga menilai kinerja pengurus BUMK jauh dari harapan.

“Perangkat desa dan warga ingin agar pengurus dapat mempertanggungjawabkan LPJ tahun 2017 dan hasil kerja mereka selama satu tahun. Termasuk dana yang dikelola, digunakan kemana saja,” kata Amin.

Terpisah, Ketua BUMK Desa Blok 15 Ponimin dikonformasi BERITAKINI.CO membenarkan bahwa mereka belum diizinkan untuk merealisasikan dana BUMK 2018.

"Sudah ditransfer oleh pihak desa dan masih ada di rekening BUMK,” kata Ponimin.

Terkait dengan LPJ 2017, Ponimin mengaku sudah menyampaikannya kepada perangkat desa dan masyarakat setempat. Hanya saja, kata dia, LPJ tersebut selalu ditolak dengan dalih belum lengkap.

"Mereka selalu meminta untuk diperbaiki," kata Ponimin.

Lebih lanjut dikatakan, anggaran BUMK tahun 2017 lalu telah digunakan untuk pengadaan teratak dan perangkat pesta lainnya untuk menambah PAD desa.

“Ada sebagian yang saya beli dan sebagian lainnya dibeli oleh pengurus lain. Semuanya dibeli di wilayah Aceh Singkil lengkap dengan kwintansi,” kata Ponimin, seraya menambahkan jika BUMK tidak berjalan maksimal kerena tidak solidnya pengurus.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...