Lima Alasan DPRA Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh

Lima Alasan DPRA Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sedikitnya ada lima alasan mengapa DPRA akhirnya setuju menggunakan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Juru Bicara Inisiator Hak Interpelasi DPRA Abdullah Saleh dalam Paripurna Khusus, Rabu malam (9/5/2018) mengatakan, alasan pertama karena Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yakni menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA.

Kedua, kata Abdullah Saleh, Irwandi Yusuf telah melakukan pelanggaran dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.

Ketiga, lanjutnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusud diduga telah menerima uang suap senilai Rp 14 miliar lebih sebagai mana disebutkan pada surat dakwaan Jaksa KPK terhadap dalam perkara mantan Kepala BPKS Ruslan Abdul, yang kini telah divonis bersalah.

Keempat, kata Abdullah Saleh, Irwandi Yusuf juga melakukan pelanggaran sumpah jabatan sebagai gubernur terutama kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan undang-undang serta peraturan dengan selurus-lurusnya dan berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Terakhir, Irwandi Yusuf juga dinilai melakukan pelanggaran etika dan moral, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hal komunikasi dengan sesama penyelenggara negara juga dengan berbagai kalangan masyarakat Aceh.

"Sering sekali berbicara dan bersikap yang memicu perpecahan antara lembaga penyelenggara negara dan masyarakat. Tidak menjaga dan memelihara perdamaian Aceh yang baru pulih dari konfik yang berkepanjangan," katanya.

Kepada wartawan usai paripurna, Abdullah Saleh mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan pertanyaan tertulis kepada Irwandi Yusuf menyangkut dengan hal-hal yang dinilai strategis tersebut.

"Nantinya, jawaban gubernur Aceh itu akan kita dengarkan bersama dalam paripurna DPRA," kata Abdullah Saleh.

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...