KPK Bongkar Data Wajib Lapor LHKPN, DPR Ternyata Paling Rendah

KPK Bongkar Data Wajib Lapor LHKPN, DPR Ternyata Paling Rendah
Juru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone)

BERITAKINI.CO | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data terkait kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang tahun 2018 dari beberapa lembaga penyelenggara negara. Hasilnya, lembaga DPR ternyata memiliki persentase terendah.

Berdasarkan data yang diberikan KPK, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menduduki presentase terendah mengenai angka kepatuhan pelaporan LHKPN, dimana hanya 7,63 persentase kepatutannya.

Sejauh ini, hanya 40 orang dari DPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dari jumlah total yang harus melapor sehanyak 524 orang. Sehingga ada 484 orang belum melaporkan LHKPN. Maka dari itu KPK pun mengajak agar semua pihak dapat melaporkan LHKPN sebelum 31 Maret.

"KPK mengajak kembali agar pimpinan-pimpinan instansi atau lembaga negara segera mengintruksikan pada penyelenggara negara di jajarannya untuk melaporkan LHKPN. Masih ada waktu sampai 31 Maret 2019 ini," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Tak hanya DPR RI, angka kepatuhan wajib lapor juga ada di lembaga DPRD dengan presentase 10,21 persen. Dari data KPK, sebanyak baru 1.655 orang wajib lapor yang sudah melaporkan LHKP-nya, sementara masih ada 16.645 orang wajib yang belum melaporkan.

Kemudian lembaga Yudikatif hanya mencapai 13,12 persen sebagai nilai kepatuhan dalam melapor LHKPN. Dari 23.855 orang wajib lapor hanya 3.129 orang yang baru melapor. Sedangkan, masih ada 20.726 orang dari Yudikatif yang belum lapor LHKPN-nya ke KPK.

Sementara untuk lembaga yang wajib lapornya memiliki kepatuhan tertinggi ada di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan persentase 60,29 persen. Data dari KPK, dari terdapat 136 orang wajib, sebanyak 82 orang sudah melapor dan 54 orang belum melapor.

Lalu ada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai persentase sebanyak 50 persen dengan 2 orang wajib lapor. Rinciannya 1 orang sudah melapor 1 lagi belum.

Untuk lembaga BUMN atau BUMD mempunyai persentase kepatuhan sebesar 19,34 persen. Dengan jumlah wajib lapor sebanyak 27.855 orang, rinciannya sudah melapor sebanyak 5.387 wajib lapor dan ada 22.468 orang wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN.

Terakhir ada lembaga Eksekutif dengan memiliki persentase kepatutan sebanyak 18,54 persen. Dengan rincian yang sudah melapor 48.294 dan 212.166 belum memberikan dari 260.460 orang wajib lapor LHKPB.

“Data tersebut dihimpun oleh KPK per 25 Februari 2019. KPK berharap para wajib lapor yang belum melapor LHKPN untuk segera melapor sebelum 31 Maret 2019 mendatang,” jelas Febri.

Rubrik

Komentar

Loading...