Kontroversi Mutasi Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh, Ini Tanggapan Resmi Mendagri

Kontroversi Mutasi Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh, Ini Tanggapan Resmi Mendagri

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh dan menetapkan SK yang baru sebagai gantinya.

Hal itu disampaikan Mendagri lewat suratnya Nomor 820/1809/SJ tanggal 11 April 2017 tentang Persetujuan Penataan Pejabat Tinggi Pertama di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Mendagri dalam suratnya mengatakan, pemerintah memahami kebutuhan Pemerintah Aceh dalam melakukan mutasi. Namun, dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan, kebijakan mutasi itu harus mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Karena itu, Mendagri menegaskan dan memberi pentunjuk kepada Gubernur Aceh agar mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan menetapkan kembali keputusan gubernur yang baru berdasarkan persetujuan tertulis dari mendagri.

Dalam menetapkan SK baru, mendagri meminta gubernur sedapat mungkin tidak mengakibatkan adanya pembebasan jabatan (non job) atau penurunan jabatan (demosi). Untuk itu, Pemerintah Aceh diminta untuk mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Menurut Mendagri, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017, terdapat 16 pejabat eselon III dan 4 pelaksana yang diangkat menjadi pejabat eselon II.

Mendagri juga meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan penyesuaian terhadap hal tersebut. “Promosi dari pejabat eselon III (administrator) ke dalam jabatan tinggi pratama (eselon II) agar dilakukan melalui proses seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB Nomo 13 Tahun 2014 ,” tulis Mendagri.

Mendagri juga meminta pemerintah Aceh agar pejabat eselon II yang terkena skema mutasi dihindari dari pembebasan jabatan atau penurunan jabatan, kecuali dengan alasan yang jelas sesuai kaedah-kaedah kepegawaian.(*)

Rubrik
LOKER BERITAKINI

Komentar

Loading...