Keliru Beri Kesaksian di MK, Mendagri Minta Maaf ke DPRA

Keliru Beri Kesaksian di MK, Mendagri Minta Maaf ke DPRA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melayangkan surat ke DPRA yang salah satu poinnya berisi permohonan maaf karena telah keliru memberi kesaksian saat sidang lanjutan judicial review UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang diajukan dua warga Aceh yakni Kautsar dan Samsul Bahri, pada 25 September 2017 lalu.

Dalam sidang tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa telah melakukan konsultasi dengan DPRA sebelum mencabut dua pasal UUPA lewat pemberlakukan UU Pemilu.

Baca: Hah, Sebelum UUPA 'Dibonsai', Rupanya Pembuat UU Pemilu Sudah Konsultasi dengan DPRA

Surat Nomor 480/4627/SJ yang ditandatangani Plt Sekretasi Jendral Kemendagri Drs Hadi Prabowo MM, itu dikirimkan ke DPRA pada 3 Oktober 2017 lalu. Sore tadi, Lintas Fraksi di DPRA menggelar jumpa pers untuk menyampaikan surat masuk tersebut.

Hadir antara lain, Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA Iskandar Alfarlaki, Ketua Fraksi Gerindra/PKS Abdurahman Ahmad dan Ketua Fraksi PPP Murdani.

Surat tersebut berisi 4 poin dimana surat ditujukan untuk mengklarifikasi maraknya pemberitaan di media tentang pernyataan Tjahjo dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut.

“Dalam hal pernyataan Mendagri pada sidang di MK tanggal 25 September 2017 sebagai hal yang dianggap keliru, kami menyampaikan permohonan maaf,” kata Mendagri di poin 4 dalam surat tersebut.

Tjahjo juga meminta kepada Pemerintahan Aceh agar bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam menjaga ketenteraman dan stabillitas pemerintahan yang kondusif.

Selain permintaan maaf, isi surat tersebut juga meluruskan sejumlah hal terkait pencabutan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ini.

Dikatakan, pencabutan pasal 57 ayat (1), (2), dan (4) UUPA demi mencegah terjadinya dualisme dalam mekanisme kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh.

“Hal itu sebagai konsekuensi logis pembaharuan hukum berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu secara ‘serentak’, termasuk pada UUPA khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggaraan Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian menjadi pedoman umum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia seceara keseluruhan. Hal itu berdampak pada peraturan yang yang ada sebelum Undang-Undang ini terbit, termasuk UUPA.

“Yakni berdampak pada sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” urai Mendagri.

Pihaknya juga meyakinkan bahwa pencabutan pasal-pasal UUPA itu tanpa bermaksud mengurangi kewenangan dan kekhususan Aceh. “Melainkan untuk penguatan kelembagaan yang berdampak pada KIP Aceh dan Panwaslih tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Rubrik

Komentar

Loading...