Karut-marut Proyek Peningkatan Jalan Rp 21 Miliar, Begini Kata Kejari Singkil

Karut-marut Proyek Peningkatan Jalan Rp 21 Miliar, Begini Kata Kejari Singkil

BERITAKINI.CO, Singkil | Proyek peningkatan Jalan Singkil-Teluk Rumbia dirundung rupa-rupa persoalan. Bukan saja tak selesai dikerjakan, proyek ini juga mulai mengalami kerusakan. Dinding penahan tanah (talud) yang baru selesai dibangun pada 2018 lalu, ambruk di beberapa bagian.

Proyek yang bersumber dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan (gabungan APBN dan APBD) 2018 ini dikerjakan oleh PT Peduli Bangsa dengan nilai kontrak Rp 20,2 miliar.

Ambruknya proyek infrastruktur itu mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil. Mereka pun menyoal kualitas proyek itu dan meminta penegak hukum mengusutnya.

Sebelumnya, warga dari dua desa masing-masing Teluk Rumbia dan Rantau Gedang juga mengaku kecewa dengan realisasi proyek peningkatan jalan yang hanya rampung 40 persen.

Baca: Jalan Tak Selesai, Kini Talud Pada Proyek Peningkatan Jalan Rp 21 Miliar di Aceh Singkil Mulai Ambruk

“Kita sudah meninjau ke lokasi dan sedang mengumpulkan datanya, bagaimana sebenarnya kondisi kontruksinya,” kata Kejari Aceh Singkil Amrizal Tahar saat dimintai tanggapannya, Senin (11/2/2019).

Jika nanti terdapat kerugian negara pada proyek tersebut, kata Amrizal, pihaknya akan memproses sesuai dengan ketentuan hukum. Kata dia, tindaklanjut dilakukan setelah melalui mekanisme yang ada.

“Kalau terbukti pasti akan kita tindaklanjuti, bukan berarti karena kita dampingi, setelah itu ada penyimpangan kita diam saja. Kita mempelajari terlebih dahulu, berkoordinasi dengan lembaga teknis lainnya, misalnya dengan pihak Inspektorat. Karena mereka adalah pengawas internal Pemda,” kata Amrizal.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil, kata dia, proyek itu memang belum rampung 100 persen.

“Hanya 40 persen pekerjaan yang diselesaikan. Soal penetapan persentase itu bukan ranah kami. Benar tidaknya di lapangan 40 persen itu bagian orang teknis," kata Amrizal.

“Namun kami menjamin pekerjaan itu sudah dihentikan dan dana yang dibayar ke rekanan hanya Rp 8 miliar dari Rp 21 miliar. Sementara sisanya masih di kas daerah."

Diakuinya, proyek itu dalam pengawasan pihaknya melalui TP4D. Namun, pengawasan hanya sebatas pendampingan hukum sesuai yuridis seperti pendampingan pembuatan kontrak.

“Yang pasti secara spesifik tugas kami mendampingi bagaimana pekerjaan itu tidak bocor atau tidak ada penyimpangan di segi aturan hukum, kita menjaga aturan hukum jangan disalah gunakan. Misal pekerjaan hanya 40 persen, tau-tau dibayarkan 100 persen, nah di situlah salah satu contoh tugas kami sebagai TP4D," kata Amrizal.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...