Kehilangan Rumah dan Lahan, Warga Transmigrasi Lebah Madu Ngadu ke DPRK Aceh Selatan

Kehilangan Rumah dan Lahan, Warga Transmigrasi Lebah Madu Ngadu ke DPRK Aceh Selatan
Iklan BPKS

BERITAKINI.CO, Tapaktuan | Warga Transmigrasi Lebah Madu, Gampong Seunebok Jaya, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan mengadu ke DPRK Aceh Selatan, Selasa (16/5/2017).

Mereka mengaku kehilangan rumah dan lahannya, setelah mereka kembali dari pengusian paska konflik melanda Aceh dulu.

Warga Transmigrasi Seunebok Jaya itu mengirimkan enam orang perwakilannya untuk beraudiensi dengan anggota Komisi D DPRK Aceh Selatan. Perwakilan warga itu masing-masing, Harbaini, Mujiono, Marsudi, Amat S, Lili K dan S Rujamsi.

Di hadapan para wakil rakyat, mereka mengatakan ikut program transmigrasi pada 1992 silam. Namun, saat konflik mendera Aceh, sebanyak sekitar 180 kepala keluarga terpaksa eksodus meninggalkan desa pada 2001.

Pengakuan mereka, Korwil Transmigrasi Aceh saat itu Ali Basyah meminta masyarakat yang mengungsi meninggalkan sertifikat hak milik rumah dan tanah kepada pihak transmigrasi. Untuk alasan keamanan, mereka dikembalikan ke daerah asal masing-masing untuk sementara.

Mujiono, salah seorang perwakilan warga tersebut mengaku, setelah mereka kembali sementara ke daerah asal masing-masing, rumah dan lahan mereka ditempati masyarakat lain. “Dengan perjanjian saat itu hanya hak pakai,” katanya.

Namun pasca damai 2005, para transmigran kembali ke Sineubok Jaya dan ingin menempati kembali rumah dan lahan mereka. “Tapi para penghuni yang menempati saat ini enggan keluar dari rumah tersebut,” ungkapnya.

Alhasil, kata Mujiono, mereka saat ini terpaksa menempati bekas gudang atau pondok-pondok yang berada di kebun di lokasi tersebut.

“Ada 27 KK termasuk anak-anak dan wanita harus menempati tempat tinggal darurat seperti gudang bekas atau pondok-pondok kebun,” katanya.

Sementara itu anggota DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi mengatakan akan meneruskan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRK. “Kita sudah tampung dan akan kita teruskan kepada pimpinan. Persoalan ini harus harus diselesaikan oleh pemerintah. Kita akan memanggil pihak transmigrasi untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar permasalahan ini,” janjinya.(*)

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...