Kades dan ASN Terindikasi Terlibat Pemilu, Bisa Disanksi

Oleh ,
Kades dan ASN Terindikasi Terlibat Pemilu, Bisa Disanksi

BERITAKINI.CO, Meureudu | Geuchik (Kepala desa) dilarang untuk terlibat dalam kampanye calon legislatif (caleg) atau pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya, Muzakkir, Rabu (17/10/2018).

“Geuchik tidak boleh menjadi timses atau pelaksana pada Pemilu, kalau terbukti bisa diberikan sanksi,” kata Muzakkir.

Larangan dan sanksi tersebut, kata dia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tengtang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Banwaslu.

“Sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu,” kata Muzakkir.

“Jika ada laporan masyarakat dan bukti, walau tidak tercantum namanya sebagai tim, kalau geuchik terlibat aktif bisa dikenai sanksi juga.”

Kata Muzakir, larangan tersebut bukan hanya berlaku untuk kepala desa, namun juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan surat edaran Banwaslu nomor 1692/K.Banwaslu/PM.00.00/X/2018 Perihal Himbauan Netralitas ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara lainnya, serta Larangan pengguaan Fasilitas Negara.

“Untuk menghindari keterlibatan geuchik dan ASN dalam pemilu, kita sudah mensosialisasikan aturan larangan dan sanksi tersebut kepada kepala desa melalui Panwaslus Kecamatan maupun gampong,” kata Muzakkir. | NURZAHRI

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...