Jubir Pemerintah Aceh: APBA 2018 Alot di Substansi

Jubir Pemerintah Aceh: APBA 2018 Alot di Substansi
Anggota Banggar DPRA Nurzahri dan Jubir Pemerintah Aceh Wiratmadinata

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata mengatakan, alotnya pembahasan anggaran dan belanja Aceh 2018 berada pada substansi APBA itu sendiri.

“Di sini yang belum ada kesepahaman,” katanya pada BERITAKINI.CO, Kamis (1/2/2018).

APBA merupakan instrumen utama penggerak perekonomian Aceh, sekaligus alat untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah Aceh, kata Wira, berkomitmen kuat menggunakan APBA untuk tujuan menurunkan angka kemiskinan secara terukur.

Baca: Irwandi Ungkap Ada Upaya Pemakzulan Gubernur dan Wagub

“Itu target utama yang harus bisa dipenuhi oleh Pemerintah Aceh. Penurunan satu digit per tahun, ini harus diusahakan bisa terealisasi,” katanya.

Syarat untuk itu, kata Wira, APBA yang disusun haruslah benar-benar berkualitas. Indikatornya, proses penganggaran tentu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan serta pedoman-pedoman tertib administrasi.

Pendekatan inilah yang terus didorong Pemerintah Aceh, tapi belum sepenuhnya mendapat kesepahaman dari legislatif Aceh.

Saat ini, kata Wira, kira-kira ada 50 persen program usulan masyarakat lewat DPRA, atau yang sering disebut program aspirasi, yang terbentur dengan standar operasional prosedur (SOP). “Jadi alotnya di sini,” kata Wira.

Total, ada Rp 1,7 triliun program aspirasi DPRA pada 2018. Sekitar 20 persennya, kata Wira, masuk kategori lampu hijau alias tidak ada masalah.

“Ada sekitar 30 persen yang lampu kuning, namun sebenarnya bisa disesuaikan dengan regulasi dengan mengeluarkan, misal, pergub. Sisa 50 persen lagi yang istilah lampu merah,” kata Wira.

“Disinilah tidak ada kesepahaman. Legislatif menginginkan Rp 1,7 triliun itu bisa diterima dengan jumlah sekitar 4.000 program lebih. Sementara Pemerintah Aceh berhadapan dengan regulasi.”

Menurut Wira, RAPBA yang diserahkan ke Mendagri harusnya sudah benar-benar bersih atau telah mengikuti petunjuk dan tertib administrasi anggaran.

“Kalau dia tidak clean, dia bisa menjadi objek pidana walaupun program itu belum sempat dieksekusi. Maka sejak awal, harus sudah bersih,” katanya.

Itulah sebabnya, hal ini juga menjadi konsen Pemerintah Aceh, karena eksekutiflah sebagai eksekutor anggaran sekaligus yang akan mempertanggungjawabkan realisasinya, baik kepada publik dan di depan hukum.

Apalagi, kata Wira,  tertib anggaran ini juga berada di bawah pengawasan KPK karena Aceh memang salah satu provinsi binaan lembaga anti rasuah itu lantaran tergolong daerah yang rawan korupsi.

“Jadi tidak bisa seperti yang sudah-sudah. Saat ini, hasil evaluasi dari program aspirasi harus dikirim ke KPK, jadi lembaga itu selalu tahu,” kata Wira.

Karena itu, kata Wira, alotnya pembahasan ini bukan karena salah satu pihak tak ingin membahas atau tak mau mengikuti jadwal yang telah disusun.

Eksekutif, kata Wira, selalu terbuka dan tetap mau untuk melakukan pembahasan.

“Pada prinsipnya, Pemerintah Aceh kalau mau dibahas, ok, bahas saja. Nanti soal waktu mungkin bisa minta diskresi dari Kemendagri, katakanlah sampai akhir Februari 2018. Tapi kalau substansinya tidak disepakati, gimana?” kata Wira.

Sementara itu anggota Badan Anggaran DPRA Nurzahri mengatakan, pihaknya di legislatif setuju dengan tertib anggaran dan tak mempersoalkan jika memang ada program aspirasi yang tak bisa diakomodir karena tak sesuai SOP. 

"Saya pribadi memang bukan yang terlalu konsen dengan dana aspirasi. Saya pikir rekan-rekan di DPRA juga sudah pada posisi tidak lagi mempersoalkan itu, meski sesungguhnya tawaran dana aspirasi dua kali lipat itu muncul dari gubernur sendiri," katanya.

Menurut Nurzahri, salah satu substansi yang diinginkan DPRA adalah untuk bisa membahas total pagu APBA 2018 senilai Rp 14,7 triliun tersebut. Dimana di dalamnya juga terdapat sekitar Rp 1,5 triliun program usulan aspirasi masyarakat melalui eksekutif dalam bentuk hibah-bansos.

"Kita sedang menjalankan fungsi pengawasan untuk mengetahui apakah program-program itu sudah sesuai dengan SOP," katanya.

Nurzahri menduga hal inilah yang membuat eksekutif akhirnya terkesan "lari-lari kucing" saat diajak untuk melakukan pembahasan.

Rubrik

Komentar

Loading...