Janji Pemerintah Aceh Tak Juga Terealisasi, KIP: Pemilu Terancam Terganggu

Janji Pemerintah Aceh Tak Juga Terealisasi, KIP: Pemilu Terancam Terganggu

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemilu 2019 yang sudah di depan mata terancam tersendat alias terganggu. Hal ini berkaitan dengan komitmen Pemerintah Aceh untuk membantu penyelenggara, dalam rangka menyukseskan pesta rakyat, yang juga tak terealisasi hingga saat ini.

Ketua KIP Aceh Samsul Bahri pada BERITKAINI.CO mengatakan, sebelumnya, pihaknya sempat mengajukan dana sharing dari Pemerintah Aceh senilai Rp 22 miliar untuk membantu KIP Aceh.

“Kita ajukan saat DIPA kita belum turun. Tapi dicoret semua karena dinilai ada dana dari APBN. Kemudian disuruh masukkan lagi, kita masukan Rp 12 miliar. Tidak juga ada tanggapan. Ketemu lagi dengan Plt gubernur, dan disuruh buat lagi, kita buat Rp 9 miliar. Plt gubernur sih acc, tapi di bawah ya yang mungkin tidak jalan,” kata Samsul Bahri, Senin (15/4/2019).

Minggu, 7 April 2019 lalu, lanjut Samsul, pihaknya kembali menanyakan komitmen Pemerintah Aceh tersebut.

“Ketemu di acara election run, saya tanyakan lagi karena saat itu pemilu tinggal beberapa hari lagi. Beliau balik tanya, ‘oo belum ditindaklanjuti juga?’ Saya jawab, belum, apapun belum ada. Saya diminta buat lagi, dan kasih langsung ke beliau,” ungkapnya.

Karena tahapan sudah berjalan, lanjut Samsul, KIP Aceh mengajukan hanya Rp 7 miliar ke Pemerintah Aceh.

“Saya kasih, dan sempat dipanggil memang saat musrembang di Hermes Palace Hotel. Plt gubernur mengatakan sudah meng-acc, tinggal dilanjutkan saja. Tapi sampai hari ini tidak ada perkembangan.”

Rp 7 miliar itu, kata Samsul, antara lain rencananya akan digunakan membayar honorarium puluhan tenaga honor yang ada di KIP Aceh.

“Tapi diminta jangan buat honor, kata asisten di Pemerintah Aceh saat itu. Jadi kalau dana itu keluar, itu harus dirumuskan lagi cara penggunaannya,” kata Samsul.

Selain itu, sangat mendesak adalah dana pengambilalihan sejumkah KIP kabupaten. Di mana akibat pengambilalihan itu, telah berkonsekuensi pada terkurasnya anggaran KIP Aceh.

“Ada lima KIP kabupaten yang kita ambil alih dan menimbulkan biaya operasional yang disedot dari DIPA KIP Aceh,” katanya.

Kelima kabupaten yang dimaksud Samsul itu masing-masing, Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara.

“Di DIPA kami itu tidak ada dana ambil alih. Makanya terkuras dana yang ada,” katanya.

KIP Aceh, kata Samsul, juga telah melayangkan surat ke KPU pusat, mempertanyakan dana ambil alih itu.

“Bahkan saya sampai mengatakan, jika tidak diberikan, maka akan terancam gagal pemilu di Aceh. Mereka menjawab akan mencari cara,” ungkapnya.

Namun KPU memang tidak memiliki alokasi dana untuk ambil alih tersebut, karena jarang terjadi pengambil alihan.

“Kalau komisioner yang diseleksi oleh KPU, jarang ada pengambilan alih. Nah kalau di Aceh kan seleksinya di legislatif. Hasilnya, ada yang tidak mau melantik, ada (komisioner) sudah habis masa jabatan, tapi belum dilakukan seleksi yang baru, sehingga terjadi kekosongan. Makanya KIP Aceh ambil alih,” katanya.

Samsul mengungkapkan, fenomena pengambilalihan ini memang tak lepas dari dasar hukum rekrutmen komisioner KIP di Aceh.

“Kitakan gunakan UUPA, makanya seleksinya di DPRK/A. Makanya beginilah terjadi. Nah, karena penggunaan dasar hukum UUPA, sejatinya memang pemerintah daerah mau memberikan dana sharing. Tapi faktanya, sampai saat ini tidak ada,” katanya.

Samsul juga merasa aneh, di provinsi lain yang tak menggunakan UUPA dalam proses rekrutmen, namun pemerintah daerahnya memberikan dana sharing untuk suksesnya pemilu.

“Padahal mereka juga hanya menyelenggarakan pemilu untuk 16 parpol. Sedangkan kita ditambah partai politik lokal. Tapi di kita, sampai saat ini, pemilu tinggal satu hari lagi, tidak ada juga,” katanya.

Selain dana sharing tersebut, kata Samsul, ada juga komitmen Pemerintah Aceh untuk memberikan kendaraan dinas yang layak, namun tak kunjung terealisasi hingga saat ini.

Selama ini, kata Samsul, komisioner hanya menggunakan kendaraan keluaran 2009 sehingga tak maksimal menunjang kerja-kerja lapangan.

“Kita tidak minta baru, tapi yang layak saja. Beliau juga komitmen kasih kantor. Tidak ada juga. Saya minta hibah tanah, untuk bangun kantor. Itupun tidak ada,” katanya.

Rubrik
Iklan Sabang Merine

Komentar

Loading...