Irwandi, Gubernur Kedua dari Aceh yang Ditangkap KPK

Oleh ,
Irwandi, Gubernur Kedua dari Aceh yang Ditangkap KPK

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Irwandi Yusuf resmi ditetapkan sebagai tersangka penerimaan Rp500 juta fee ijon proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang bersumber dari dana Otsus 2018.

Penetapan tersangka ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/7/2018) malam.

Penetapan Irwandi Yusuf sebagai tersangka ini menambah daftar kepala daerah Aceh yang tersandung kasus rasuah.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Abdullah Puteh juga tersandung kasus mark up dana pembelian helikopter MI-2 PLC Rostov asal Rusia senilai Rp 12,6 miliar pada 2004 silam.

Sama halnya dengan Irwandi, Abdullah Puteh juga dibekuk KPK. Dia kemudian divonis 10 tahun penjara.

Namun, belakangan pria asal Langsa tersebut dibebaskan pada 2013.

Berbeda dengan Irwandi Yusuf yang baru menjabat setahun, tepatnya pada Kamis (5/7/2018) hari ini, Abdullah Puteh justru lebih "beruntung."

Pria yang kini mendaftar jadi calon anggota DPD ini terjerat kasus korupsi setelah dua tahun menjalani masa jabatannya sebagai gubernur.

Sebagai catatan, Irwandi Yusuf merupakan eksponen Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjadi Gubernur Aceh selama dua periode, tepatnya periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Irwandi Yusuf dikenal sebagai ahli propaganda GAM yang pernah dibui dalam kasus makar. Namun, penjara yang menahan Irwandi luluh lantak diamuk tsunami yang menerjang Aceh.

Dia kemudian melarikan diri ke Finlandia dan mendapat tugas dari petinggi GAM di Swedia sebagai koordinator juru runding di Aceh Monitoring Mission.

Sejak itu, karir politik Irwandi di Aceh kian melejit.

Pascadamai, Irwandi kemudian terpilih menjadi Gubernur Aceh pertama dari kalangan GAM.

Namun, di tengah jalan, karir politik Irwandi sedikit macet lantaran bersinggungan dengan rekan-rekan seperjuangannya, dari kalangan eks kombatan.

Hal ini terbukti ketika Irwandi yang berstatus petahana justru kalah di Pilkada 2014.

Seteru kepentingan antara Irwandi dengan rekan sesama mantan kombatan kian mengerucut, hingga akhirnya dia mendeklarasikan Partai Nasional Aceh (PNA). Belakangan partai ini berubah nama menjadi Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Partai besutan Irwandi Yusuf ini didominasi mantan kombatan yang tidak sejalan dengan Partai Aceh. Partai ini juga berisi para aktivis lokal, yang notabenenya pekerja lembaga swadaya masyarakat pasca tsunami.

Sejak kalah di Pilkada 2014, nama Irwandi Yusuf menjadi samar-samar. Dia kemudian kembali eksis di Aceh bersama Hanakaru Hokagata, sebuah pesawat kecil yang disebut-sebut milik temannya di negeri Skandinavia.

Di Aceh, Irwandi kemudian lebih giat mempromosikan pesawat Shark Aero, yang lagi-lagi milik temannya.

Bermodal pesawat 'denden' inilah nama Irwandi kembali dilirik masyarakat Aceh, hingga akhirnya dia mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh di Pilkada 2017.

Pada dasarnya, popularitas Irwandi masa itu didongkrak oleh isu-isu negatif yang menerpa rival politiknya, dari kalangan Partai Aceh.

Elektabilitas Sang Kapten juga diduga turut dibantu kaum nasionalis untuk memangkas dominasi Partai Aceh dan eks-GAM di tubuh pemerintahan Aceh.

Setelah melalui sekian banyak diplomasi politik, Irwandi kemudian sepakat berduet dengan Nova Iriansyah menuju Pilkada 2017. Nova sendiri sejatinya merupakan loyalis partai nasional, Demokrat, yang dilahirkan oleh SBY sang mantan Menteri Polhukam plus mantan presiden RI.

Padahal sebelumnya Irwandi sempat ingin melaju melalui jalur independen, karena PNA kekurangan kursi di parlemen.

Setelah menemukan kata sepakat dengan Demokrat, dibantu para kader di Aceh, Irwandi-Nova akhirnya resmi dicalonkan sebagai cagub-cawagub Aceh.

Ada beberapa jargon yang sering dikampanyekan pasangan ini masa pilkada. Di antaranya adalah kepemimpinan Irwandi-Nova akan menganut mazhab hana fee (baca: tidak meminta fee proyek).

Baca: Nasib Irwandi, Si Pemilik Jargon 'Hana Fee'

Di saat kampanye, Irwandi juga kerap memunculkan jargon "Sudah Terbukti dan Teruji."

Sayangnya, apa yang digadang-gadang Irwandi dalam kampanye pilkada lalu itu, harus berakhir dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap beberapa orang di Aceh.

Operasi tangkap tangan ini pula yang kemudian menjerat Irwandi dalam kasus dugaan permintaan fee proyek dana Otsus, senilai Rp500 juta.

KPK menjerat Irwandi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...