Ini Alasan Ketua KIP Abdya Terkait APK Pasangan Calon Nomor 6 yang Diduga Melanggar Aturan

Ini Alasan Ketua KIP Abdya Terkait APK Pasangan Calon Nomor 6 yang Diduga Melanggar Aturan
Ketua KIP Abdya, Elfiza (Foto: Tribunnews.com)

BERITAKINI.CO, Blangpidie | Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Elfiza mengakui jika penyelenggara pilkada alpa dalam mengontrol materi Alat Peraga Kampanye (APK) setiang pasangan kandidat. Alhasil, mereka kecolongan dengan munculnya APK salah satu pasangan calon dengan materi yang diduga tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca: APK Pasangan Nomor Urut Nomor 6 Dinilai Menyalahi Aturan, YARA Abdya Ancam Lapor KIP ke DKPP

“Jauh-jauh hari sudah diperingatkan agar tidak ada bayang-bayang orang lain dalam APK, selain ketua partai pengusung,” katanya saat dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Senin (12/12/2016).

Elfiza mengungkapkan, pada saat proses pengajuan ke percetakan APK, pihaknya menyampaikan kepada tiap-tiap pasangan calon agar mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya tentang materi APK. "Jika ingin memasang latar, tidak boleh selain ketua partai pengusung, dan hal itu telah disepakati oleh semua pasangan calon," katanya.

Namun, kata Elfiza, tiba-tiba muncul APK yang isinya tidak sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat penyelenggara dengan masing-masing pasangan calon. "Ini di luar dari kontrol kami, saya pun tidak tahu kenapa bisa demikian,” ujarnya.

Elfiza mengatakan, pihaknya bergegas untuk mencari jalan keluar dengan ketentuan tidak untuk mencari kambing hitam, melainkan mencari solusi yang tidak merugikan pihak penyelenggara dan pihak pasangan calon tersebut.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah menghubungi pasangan calon yang APK-nya dianggap menyalahi aturan, namun lantaran yang bersangkutan masih berada di Banda Aceh maka pihaknya harus menunggu hingga calon tersebut berada di Abdya.

“Kami menginginkan tidak ada lagi bayang-bayang itu, jadi teknis dan apapun itu akan kita bicarakan dengan kandidat nomor 6, “ katanya.

Terkait tuntutan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Abdya yang mengancam akan melaporkan pihkanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinialinya Elfiza, hal itu adalah tugas dan fungsinya YARA yang harus dijalankan. Karena, sebagai penyelengagara, pihaknya juga memerlukan masukan-masukan dalam menjalankan tugas.

“Jadi APK itu akan kita evaluasi bagaimana baiknya, akan kita bicarakan, asalkan tidak menabrak aturan,” ungkapnya.*

Komentar

Loading...