IDeAS Gelar Diskusi Bahas Molornya Pengesahan APBA 2018

IDeAS Gelar Diskusi Bahas Molornya Pengesahan APBA 2018

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Lembaga Kajian IDeAS bersama Himadipa Fakultas Ekonomi Bisnis Unsyiah menggelar diskusi publik, menyoroti berlarutnya proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018.

Acara itu berlansung di Balai Sidang FEB Unysiah dan menghadirkan empat pembicara masing-masing Sekretaris Bappeda Aceh Zulkifli, Anggota Badan Anggaran DPRA Murdani, Ekonom Unsyiah Dr Muhammad Nasir, dan Koordinator Gerak Aceh Askhalani.

Seperti diketahui, Legislatif Aceh menolak membahas RancanganKebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 yang diserahkan eksekutif.

Salah satu alasan yang mengemuka lantaran Rancangan KUA-PPAS tersebut belum mengakomodir visi-misi Pemerintah Aceh yang dijabarkan dalam 15 Program Unggulan yang disebut "Aceh Hebat".

Namun Sekretaris Bappeda Aceh Zulkifli mengatakan, sesungguhnya KUA-PPAS 2018 tersebut telah mengakomodir 15 Program Aceh Hebat.

"Penyusunannya telah mengacu pada Pergub Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2018 yang ditandatangani Gubernur Irwandi Yusuf," kata Zulkifli.

Karena memang telah mengakomodir program unggulan Irwandi-Nova, maka Pemerintah Aceh mau menyerahkannya ke DPRA.

"KUA-PPAS yang disampaikan ke dewan itu yang tandatangani Pak Irwandi. Artinya apa? Jika belum terakomodir program unggulannya, tentu Pak Irwandi tak akan menandatangani KUA-PPAS tersebut," jelas Zulkifli.

Menurut Zulkifli, pada 31 Juli 2017, KUA-PPAS tersebut telah diserahkan ke Legislatif Aceh. Namun Zulkifli mengakui, dalam perjalanannya, ada banyak dinamika, termasuk di antaranya proses pembahasan APBA-Perubahan 2017.

"Barang kali inilah yang menyebabkan pembahasan anggaran 2018 tak berjalan," katanya.

Pembahasan baru dimulai pada 20 November 2017. Sayangnya, terjadi deadlock sehingga prosesnya tak mengalami kemajuan. "Saya pikir memang perlu antara legislatif-esekutif membuka komunikasi kembali," katanya.

Sementara anggota Badan Anggaran DPRA Murdani mengaku bahwa legislatif sama sekali tak memiliki niat untuk menghambat-hambat pengesahan APBA 2018.

Apalagi, mekanisme penganggaran (budgeting) itu sendiri merupakan hak preogratif DPRA, sehingga bersifat absolud karena memang amanah undang-undang.

Murdani menyoroti tertutupnya program-program yang telah diinput dalam ke dalam sistem. "Tapi ketika aplikasi atau sistem dijadikan absolud, maka akan menginjak hak budgeting legislatif yang dijamin undang-undang. Di sinilah putus komunikasi sebenarnya," katanya.

Aplikasi atau sistem yang dimaksud Murdani adalah e-Rencana atau e-Planing. Aplikasi ini merupakan sarana untuk menghimpun program-program yang telah disusun guna mempercepat proses pembahasan anggaran.

Menurut Murdani, pengoperasian sistem tersebut merupakan amanah peraturan menteri, yang klasifikasinya adalah sebagai peraturan pelaksana. "Sedangkan hak budgeting legislatif itu amanah undang-undang," katanya.

Keinginan DPRA sendiri, kata Murdani, hendaknya eksekutif bisa membuka program yang telah diinput ke dalam e-rencana Bappeda tersebut.

"Jadi kalau kita buka saja (e-Rencana), input dulu kebutuhan dasarnya sesuai dengan rancangan akhir RPJMA, setelah itu baru kita bahas," katanya.

Rubrik
IKLAN ACEH JAYA

Komentar

Loading...