HT Sama Indra:  Kami Punya Kewajiban Lanjutkan Pembangunan Aceh Selatan

HT Sama Indra:  Kami Punya Kewajiban Lanjutkan Pembangunan Aceh Selatan

TEKAT HT Sama Indra untuk ambil bagian dalam kontestasi Pilkada 2018 mendatang, sudah bulat.  Di beberapa kesempatan bertemu kalangan masyarakat, bupati petahana ini telah menyampaikan keinginannya itu. Pada BERITAKINI.CO, hal serupa juga ditegaskan Sama Indra.

“Saya merasa punya kewajiban untuk melanjutkan pembangunan Aceh Selatan,” kata Sama Indra pada A Putra dari BERITAKINI.CO, di Pendopo Bupati Aceh Selatan, 28 Juni 2017 lalu.

Selama hampir satu jam, Sama Indra bercerita banyak, mulai dari pencapaiannya selama memimpin Aceh Selatan, kesiapan instrumen pengusung untuk kontestasi, hingga rencana kesinambungan pembangunan jika kembali memimpin untuk periode kedua.

Seperti apa penuturannya? Berikut petikannya.

***

Proses pergantian kepemimpinan Aceh Selatan sudah diambang pintu, apa rencana Anda?

Saya akan maju kembali. Meski ini berkonsekuensi pada masa jabatan yang terpangkas menjadi 8 bulan dari seharusnya 10 bulan lagi.

Sejauh ini, persiapan apa saja yang sudah berjalan?

Biasa-biasa saja. Bagi saya yang penting masyarakat mengetahui apa yang telah saya lakukan untuk Aceh Selatan.

Hal signifikan apa yang sudah Anda lakukan untuk daerah ini?

Pertama, kami telah mengelola keuangan Aceh Selatan dengan baik. Tak hanya tata kelola, tapi juga meningkatkan sumber penerimaan. Belum pernah Aceh Selatan itu berhasil merealisasikan terget Pendapatan Asli Daerah (PAD), walau sesungguhnya target yang ditetapkan periode-periode sebelumnya sangat kecil, antara Rp 40 sampai 50 miliar per tahun.

Saya telah merubah pola target minimal menjadi target maksimal. Tujuannya, tentu agar kita semua terpacu untuk bekerja maksimal memenuhi target tersebut. Hasilnya, Alhamdulillah, selama tiga tahun berturut-turut realisasi PAD selalu melewati target yang kita tetapkan. Terakhir pada 2016, PAD kita tembus Rp 125,8 miliar atau 104 persen dari target senilai Rp 120 miliar.

Kita terus menggenjot sumber-sumber penerimaan dari pajak, retribusi dan hasil pengelolaan daerah yang sah lainnya.

Faktor penting apa yang akhirnya memutuskan Anda untuk kembali maju?

Terutama kami sekeluarga memiliki satu visi yakni rasa memiliki kewajiban membangun Aceh Selatan. Ini sangat penting. Karena itu, langkah saya ini sangat didukung keluarga.

Kita memiliki semangat untuk memotong ketergantungan keuangan pada pusat. Dan itu yang sudah mulai kita realisasikan. Ini pula salah satunya yang mengharuskan kita untuk melanjutkan.

Perlambatan ekonomi masih terjadi di Aceh Selatan?

Andaikan Aceh Selatan tidak diserang penyakit hama pala, saya yakin ekonominya sudah  sangat bagus saat ini.

Tapi di sektor-sektor lain, sudah tumbuh positif. Katakanlah sektor perikanan. Hari ini, hasil tangkapan sudah sangat luar biasa karena sarana dan prasarana sudah baik. Nelayan-nelayan kita ini mendapat penghasilan yang jauh lebih baik daripada periode sebelumnya.

Banyak sarana dan prasarana perikanan yang berhasil kita jemput dari pusat. Kita mendapat bantuan kapal beserta alat tangkapnya. Budidaya ikan air tawar juga sudah menggeliat, khususnya Kluet Aceh Selatan.

Anda dinilai kurang memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan?

Begini, saya memang minta pada kontraktor agar tidak seluruhnya tenaga kerja dipasok dari luar Aceh. Biarlah mereka bawa 75 persen, tapi 25 persen dari kita. Lantas kenapa mereka bawa tenaga kerja dari luar? Itu karena mereka bekerja mengejar target.

Sementara di kita inikan ada banyak budaya “kendurinya”, yang bisa membuat kontraktor tidak mencapai target kerja. Makanya mereka bawa daerah lain, padahal dengan dipekerjakan orang Aceh Selatan tentu ini akan membantu meningkatkan penghasilan masyarakat Aceh Selatan.

Kalau soal tenaga konsultan yang katanya sering menggunakan tenaga dari luar, ini sesungguhnya tidak ada hubungan dengan bupati. Itu adalah urusan dinas masing-masing, namun ada proyek-proyek tertentu itu saya minta konsultan yang bonafide.

Kita sama-sama mengetahui bahwa konsultan-konsultan kita di Aceh Selatan ini tidak mampu untuk menangani pembangunan rumah sakit tipe B kita. Karena itu kami minta bantu sama konsultan yang masih putra daerah Aceh Selatan dan tinggal di Banda Aceh seperti Pak Zubir Sahim.

Apakah salah Pak Zubir saya pakai? karena kemampuan beliau itu di atas konsultan yang ada di Aceh Selatan. Proyek-proyek vital ini sangat riskan, karena itu kita ambil dari konsultan luar.

Bukan juga dari luar Aceh, melainkan orang Aceh Selatan atau orang Aceh lainnya tapi tidak berdomisli di Aceh Selatan. Sementara untuk proyek-proyek lain tetap dipegang oleh orang Aceh Selatan, kecuali proyek bundaran Masjid Istiqamah, itukan harus kita ambil Riswan Muktar, juga putra Aceh Selatan yang berdomisili di Jakarta.

Baik, jalur apa yang Anda gunakan untuk ikut kontestasi nanti?

Kita membangun komunikasi hampir pada seluruh partai politik. Di saat yang sama, saya juga menyadari partai-partai itu terus mempelajari platform kita.

Seperti apa dengan Partai Aceh?

Soal Partai Aceh, saya melihat ada keinginan dari pihak kita maupun sebaliknya, agar PA mengusung petahana. Tapi pada prinsipnya partai inikan sama, antara partai nasional dan lokal. Mereka sedang mempelajari kita juga, dan kita juga sedang melihat kondisi apakah harus seluruh partai nanti bergabung dengan kita. Karena kalau semua partai maka tidak akan ada kesempatan untuk kandidat lain. Walaupun kita mendengar sudah ada kandidat-kandidat yang  ingin maju melalui jalur independen, tapi kita ini kan belum tahu. Karena persisnya nanti pada Oktober 2017.

Kami membangun komunikasi dengan partai secara intens melalui arus bawah. Bahkan untuk PA, hampir seluruh panglima sago dan KPA itu datang bersilaturrahmi dan meminta kita agar maju dari PA.

Sementara dari partai nasional juga siap mengusung, seperti Hanura, PPP, PAN, PKB, PBB dan PDIP.

Mereka sudah berkomitmen secara lisan, dan keseluruhan partai nasional yang saya bicarakan tadi sudah menyampaikannya ke tingkat DPP, kalau untuk partai lokal tinggal menjalin silaturrahmi.

Bagaimana dengan Demokrat?

Bukan kita tidak bangun komunikasi dengan Demokrat, tapi mereka akan melakukan survei, sementara partai-partai yang saya ucapkan tadi surveinya sudah dilakukan.

Karena Demokrat ada dua lembaga survei yang mereka jadikan rujukan yaitu LSI dan Indobarometer. Jadi mereka belum melakukan survei.

Tapi, kalau saya lihat dari 19 kursi di DPRK, kurang-lebih 5 kursi kita dapat juga. Sesuai yang sudah sampai ke DPP itu Hanura ada 3 kursi dan PAN ada 2 kursi. Kemudian tambah PPP, PKB, dan PDIP lagi.

Kepemimpinan Anda kerap dinilai kurang peka terhadap soal pariwisata?

Banyak orang melihat dari satu sudut pandang saja. Sementara kita pemerintah daerah harus melihat dari banyak hal.

Yang pertama kalau kita terus melakukan investasi pada pariwisata sementara transportasi udara dan transportasi darat belum memadai, ini tentu kurang efektif. Karena itu, beberapa kebijakan kita sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata, seperti  perpanjangan runway (landasan pacu) Bandara Cut Ali, sudah kita upayakan.

Malah Menteri Perhubungan Pak Jonan turun langsung untuk meninjau dan mereka sudah menyetujui untuk dilakukan perpanjangan serta meminta Pemda Aceh Selatan untuk ganti rugi tanah.

Cuma terkendala dengan masyarakat yang belum sepaham. Kalau kita paksakan nanti dianggap kita menzalimi rakyat. Makanya sampai saat ini kita sedang melakukan negosiasi-negosiasi dengan pemilik tanah di ujung bandara.

Karena, jikapun kita bangun tempat wisata bagaimanapun bagusnya, tapi hanya menggunakan bus menuju tempat wisata, maka ini sangat sulit. Jadi kalau terlalu cepat kita investasi di pariwisata maka terkesan mubazir.

Soal banyaknya infrastruktur terbengkalai, seperti apa penjelasan Anda?

Terkadang orang tidak mempelajari dulu atau bertanya dulu, tapi langsung memberikan statemen. Sesungguhnya ada faktor-faktor yang membuat bangunan terkesan terbengkalai.

Misal, puskesmas di Sawang. Itu terjadi karena miskomunikasi. Pembangunan Pusksemas Sawang memang tak didukung dengan anggaran yang memadai. Alhasil kontraktor mengambil kebijakan misalnya mengurangi pintu kamar mandi.

Tapi kontraktor berinisiatif menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membeli pintu kamar mandi, tapi anggota pansus DPRK atau pihak lainnya tidak pernah mempertanyakan soal itu, dipikir anggaran sekian miliar itu selesai sampai jadi, padahal pekerjaannya tidak sempurna karena tidak cukup anggaran, sehingga harus dianggarkan bertahap.

Soal proyek batu gajah yang terbengkalai? Itu mungkin karena keterlambatan, karena kalau batu gajah kan tidak tersedia di Kluet, dia harus ambil di Bakongan atau Trumon. Jadi saat itu ada keterlambatan pelaksaan proyek  karena kontraktornya lalai, karena Pak Ruslan selaku pelaksana meminta pihak ketiga untuk menyediakan batu gajah.

Beliau ini kan hanya pelaksana, sementara batu gajah dibeli dari pihak ketiga, sementara pihak ketiga terlambat dalam menyediakan batu gajah sehingga saat batu gajah mau dipasang terjadi banjir di Krueng Kluet. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada satu orangpun punya kemampuan untuk menyelesaikan proyek pembangunan batu gajah itu sehingga kita memutuskan kontrak.(*)

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...