Gubernur Aceh Diminta Bongkar Gedung PT Medco yang Tak Punya IMB

Oleh ,
Gubernur Aceh Diminta Bongkar Gedung PT Medco yang Tak Punya IMB
Foto: steemit.com/@ilyasismail

BERITAKINI.CO | Pemerintah Aceh diminta turun tangan untuk menertipkan bangunan milik PT Medco E&P di Aceh Timur yang diduga tak memiliki IMB.

“Perusahaan Medco E & P ini sudah beroperasi 10 tahun di Aceh, tapi mirisnya IMB saja PT Medco E & P tak punya,” ungkap Direktur Yayasan Aceh Kratif Delky Nofrizal dalam siaran persnya yang diterima BERITAKINI.CO, Kamis (8/11/2018).

“Medco telah melanggar aturan dan sudah semestinya bangunan kontruksi Blok A milik Medco ini dibongkar oleh pemerintah."

IMB, kata Delky, seharusnya sudah ada sejak kontruksi blok A itu dimulai. Hal ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), di mana setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung tersebut. "Hal itu diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2002," katanya.

Rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung.

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

“Pembangunan suatu gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) UUBG. Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung sesuai Pasal 40 ayat (2) huruf b UUBG,” katanya lagi.

Secara teknis, kata Delky, pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. “Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui proses permohonan izin,” katanya.

"Inikan aneh kenapa ketika dibangun IMB tak diurus, jadi sangat wajar jika kontruksi tersebut dibongkar.”

Delky mengatakan, Medco menandatangni Kontrak Engineering Procurement and Contruction (EPC) dengan konsorsium dari PT JGC Indonesia dan PT Encona Inti Industri (JEC) senilai US$ 240 juta.

“Jika separuh saja dari nilai kontrak ini diplot untuk pembangunan fisik Blok A, maka tidak kurang dari Rp 16 miliar harus dikeluarkan PT Medco E&P Malaka untuk pengurusan IMB,” katanya.

“Soal kontruksi prasarana bangunan gedung yang sulit ditentukan seperti pipa atau lainnya, maka dapat menghitung dengan mengacu ke Permen Pekerjaan Umum dan Perusamahan Rakyat RI Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yakni 1,75 persen dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (BAB) pembangunan.”

Karena itu, pihaknya mendesak Plt Gubernur Aceh untuk berani bersikap, dan membongkar bangunan PT Medco karena tidak memiliki IMB.

Selain itu, BPMA harus menjadi ujung tombak Pemerintah Aceh untuk mengingatkan Medco menunaikan semua kewajibannya termasuk IMB, pajak hingga CSR. “Jangan sampai membiarkan Medco  terus mengeruk SDA tanpa membayar kewajibannya. Seharusnya BPMA mengevaluasi izin PT Medco karena sejumlah pelanggaran, bukan justeru menjadi ujung tombak membela Medco walau melanggar aturan.”

Tak hanya itu, kata Delky, PT Medco juga terindikasi telah melakukan pencemaran lingkungan melalui limbah perusahaan tersebut. Pencemaran yang dilakukan itu sempat divideokan oleh Pemkab Aceh Timur.

"Kami mendesak agar Amdal PT Medco ditinjau ulang. Jika memang terbukti perusahaan migas tersebut melakukan pencemaran lingkungan, maka pelaku dapat dijerat dan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar sesuai ketentuan UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Rubrik

Komentar

Loading...