Gerindra Serukan Boikot Pilpres 2019

Gerindra Serukan Boikot Pilpres 2019
Arief Poyuono. Foto: dok/JPNN.com

BERITAKINI.CO | Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak warga negara Indonesia untuk memboikot pelaksanaan Pilpres 2019.

Pasalnya, keputusan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen bertujuan untuk menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal dalam Pilpres 2019.

PT sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional merupakan salah satu hasil keputusan rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi UU.

“Karena itu, saya serukan pada rakyat Indonesia untuk melakukan boikot Pilpres 2019,” kata Arief seperti yang dilansir JPNN.com, Sabtu (22/7/2017).

Arief menyatakan, keputusan PT sebesar 20 persen bisa berubah jika gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, menurut dia, MK tidak mungkin mengabulkan.

“MK pasti akan lebih berpihak pada agenda yang sudah di-setting Joko Widodo untuk melanggengkan dirinya menjadi calon tunggal pada Pilpres 2019,” tutur Arief.

Sementara, ‎Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) Lukman Edy membantah tudingan bahwa PT 20-25 persen dalam rangka mendorong calon tunggal pada Pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan, dalam UU Pemilu terdapat pasal tentang antisipasi calon tunggal. Pasal itu merupakan usulan pemerintah.

"Jadi tidak relevan ‎menuduh PT 20 persen dalam rangka mendorong Pak Jokowi menjadi calon tunggal, karena pasal antisipasi calon tunggal itu dari pemerintah, bukan dari kami," ucap Lukman.

Anggota Pansus RUU Pemilu Ace Hasan Syadzily juga membantah anggapan bahwa PT 20-25 persen sebagai upaya untuk menggiring calon tunggal pada Pilpres 2019. Bahkan, menurut dia, itu merupakan anggapan yang terlalu berlebihan.

Pasalnya, Ace menjelaskan, ketika pembahasan di Pansus RUU Pemilu, mereka menghindari betul ‎calon tunggal pada Pilpres 2019.

"Ya, saya kira terlalu berlebihan ya, mencurigai bahwa disahkan undang-undang ini (UU Pemilu) akan menggiring pada satu calon tunggal," kata Ace.

Menurut Ace, tidak mungkin hanya satu calon yang maju pada Pilpres 2019. Wakil Sekjen Partai Golkar itu mengatakan, paling banyak tiga calon bakal bersaing pada 2019.

"‎Saya kira kalau melihat (PT) 20 persen, maksimal tiga calon dan partai yang ada sekarang boleh mencalonkan, selagi memenuhi persyaratan 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional. Kecuali ada niat lain pada Pipres 2019, ada upaya lain coba boikot, kami tidak tahu, politik namanya,“ ungkap Ace.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Didi Irawadi Syamsudin juga merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, yang menyerukan masyarakat Indonesia memboikot Pilpres 2019.

Ajakan boikot itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan paripurna DPR yang mengesahkan pasal yang mengatur presidential threshold (PT) 20-25 persen di Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Saya kira keresahan yang ditimbulkan akibat putusan paripurna DPR yang tidak konstitusional tersebut bisa dimengerti dan dipahami. Keresahan ini juga dirasakan oleh masyarakat luas," kata Didi.

Didi mengatakan, keputusan DPR menyetujui PT 20-25 persen bertentangan dengan konstitusi dan akal sehat. Karena itu, kata Didi, mengingat banyak pihak termasuk PD yang kecewa atas keputusan DPR yang ilegal dan bertentangan dengan konstitusi ini, maka bisa dipastikan akan terjadi hujan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terutama dari pihak-pihak yang memahami dan berlandaskan akal sehat melihat hasil keputusan DPR tersebut," ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

Didi menegaskan yang perlu diingat pula bahwa Pilpres 2019 merupakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Menurut dia, tidak mungkin ambang batas pemilu legislatif tahun 2014 dipakai dua kali atau digunakan lagi untuk tahun 2019.

"Analoginya kalau orang nonton bioskop, tidaklah mungkin karcis yang sudah disobek dipakai untuk nonton dua kali," kata Didi.

Sementata pengamat politik Boni Hargens menilai, pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak rakyat Indonesia memboikot Pilpres 2019, sebagai sikap inkonstitusional.

Apalagi jika ajakan dikemukakan karena mencurigai penetapan syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen dalam UU Pemilu yang telah ditetapkan pada rapat paripurna DPR Kamis (20/7), bertujuan menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal presiden pada Pilpres 2019.

"Itu tidak konstitusional, karena presidential threshold itu sudah keputusan parlemen," ujar Boni.

Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, daripada mengajak rakyat melakukan hal yang tidak konstitusional, lebih baik pihak-pihak yang tak setuju dengan PT 20-25 persen menempuh proses hukum.

"Harusnya semua partai tunduk menjalankan perintah undang-undang. Ide boikot justru memancing keresahan dan kekacauan nasional," ucapnya.

Boni mengingatkan, ajakan memboikot pelaksanaan Pilpres 2019 terlalu provokatif dan sangat berisiko bagi kehidupan kebangsaan.

"Itu terlalu provokatif dan berisiko terlalu fatal untuk bangsa dan negara," kata Boni.

Penulis
Rubrik
Sumber
JPNN

Komentar

Loading...