DPRA Tolak Rencana Investasi PT EMM di Nagan Raya

Oleh ,
DPRA Tolak Rencana Investasi PT EMM di Nagan Raya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | DPRA memutuskan untuk menolak rencana investasi PT Emas Mineral Murni (EMM) di kawasan Beutong Ateuh, Banggalan, Kabupaten Nagan Raya. Penolakan ini diputuskan dalam Paripurna Khusus DPRA, Selasa (6/11/2018).

Paripurna yang berlangsung sejak sore hingga malam itu dipimpin Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan dihadiri oleh para anggota dewan dari masing-masing fraksi. Terlihat juga para mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup.

Legislatif meyakini operasi produksi PT EMM nantinya akan menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan di kemudian hari.

PT EMM yang merupakan anak usaha Asiamet Resources Limited sebelumnya telah mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Pusat. Perusahaan yang sudah melakukan kegiatan eksplorasi sejak 2006 ini merencanakan akan memulai operasi produksinya pada 2023 mendatang.

Rencana lapangan yang akan dibuka seluas 560 hektar, yang merupakan lahan masyarakat di Nagan Raya. Lapangan itu sudah termasuk untuk kegiatan tambang dan fasilitas penunjangnya. Namun informasi yang diperoleh, saat ini, PT EMM belum berhasil membebaskan lahan masyarakat tersebut. Di sisi lain, arus penolakan terus mengemuka.

“DPRA menolak tegas izin tambang PT EMM,” kata Sulaiman Abda.

“Kita menolak keberadaan pertambangan PT EMM di Beutong Ateuh Banggalan, Nagan Raya dan di Aceh Tengah.”

Sejumlah anggota dewan juga menyampaikan pendapat serupa. Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh Mariani mengatakan, secara pribadi dan kelembagaan, dirinya tak sependapat PT EMM beroperasi di Aceh.

“Kita harus sepakat menolak izin PT EMM, karena selain merusak hutan juga akan merusak manusia hingga generasi kita yang akan datang. Saya pikir ini harus segera disampaikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri dalam laporan yang dibacakanya mengatakan, izin pertambangan PT EMM juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh atau UUPA di mana dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Aceh berhak mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Menurut Nurzahri, dalam penelusuran yang dilakukan oleh Komisi II DPRA, berdasarkan amdal yang diberikan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

“Pada amdal yang diajukan itu seluasi 3.620 hektar dan itu hanya berada di wilayah Nagan Raya. Tapi pada kenyataanya mencapai 10 ribu hektar hingga ke wilayah Aceh Tengah,” ungkap.

“Kita merekomendasi pencabutan izin PT EMM yang sudah melakukan eksplorasi sejak tahun 2006 lalu itu.”

Dalam laporannya, Nurzahri juga meminta semua pihak untuk berkaca pada sejarah. “Dulu ada PT Arun, dan sekarang bagaimana kondisi yang kita lihat di Lhokseumawe, apakah masyarakat setempat juga sejahtera? Dulu di Beutong Ateuh ini juga terjadi tragedi pembantaian Tgk Bantakiah dan puluhan santrinya akibat seperti ini juga. Kita harus belajar dari itu semua,” ujar Nurzahri.

PT EMM diketahui telah mengantongi izin operasi produksi 10 ribu hektar mencakup wilayah Nagan Raya dan Aceh Tengah. Namun, batas izin lingkungan yang diperoleh hanya seluas 3.620 hektar. Sedangkan seluas 6.380 hektar merupakan hutan lindung, sehingga tak digunakan.

Sementara dari 3.620 hektar, PT EMM akan melakukan operasi produksi di 560 hektar, dengan bahan galian utamanya adalah tembaga, dan mineral ikutan lainnya.

Perusahaan ini juga sedang giat-giatnya menyusun dokumen rencana pasca tambang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. | MAG-02

Komentar

Loading...