DPRA Setuju Gunakan Hak Interpelasi, Demokrat, Golkar dan PNA Tak Hadir

DPRA Setuju Gunakan Hak Interpelasi, Demokrat, Golkar dan PNA Tak Hadir

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Paripurna Khusus DPRA menyatakan setuju menggunakan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

DPRA menganggap perlu untuk memintai keterangan Irwandi Yusuf atas kebijakan penerbitan sejumlah regulasi, dugaan suap proyek BPKS, dugaan pelanggaran sumpah jabatan, dan pelanggaran etika serta moral.

Baca: Bakal Gunakan Hak Interpelasi, DPRA juga akan Mintai Keterangan Gubernur Soal Dugaan Suap BPKS

Sebanyak 41 dari 81 anggota DPRA yang hadir menyatakan setuju saat pimpinan sidang yakni Ketua DPRA Muharuddin meminta pendapat mereka terkait hak interpelasi tersebut.

Di sisi lain, paripurna itu juga diwarnai dengan ketidakhadiran anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar, serta angggota DPRA dari PNA.

Baca: DPRA Gelar Paripurna Persetujuan Hak Interpelasi

Demokrat dan PNA memang merupakan partai pengusung Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 lalu.

Namun tidak pada Golkar. Pada Pilkada 2017 lalu, partai ini mengusung pasangan Tarmizi Karim-Muchsalmina.

Tak jelas apa alasan Golkar tak hadir dalam paripurna tersebut.

Ketua Fraksi Golkar di DPRA Zuriat Suparjo tak menjawab panggilan telepon BERITAKINI.CO.

Begitu juga dengan Ketua DPD Golkar Aceh TM Nurlif dan Sekretarisnya Syukri Rahmat.

Rubrik

Komentar

Loading...