DPRA Menang di Mahkamah Konstitusi

DPRA Menang di Mahkamah Konstitusi

BERITAKINI.CO | Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan DPRA dan Kautsar-Tiong. Dua pasal yang digugat adalah Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d.

Dikutip dari laman mahkamahkonstitusi.go.id, dalam putusannya Nomor 66/PUU-XV/2017, hakim mahkamah mengatakan bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberlakuan pasal ini memang menuai reaksi dari masyarakat Aceh. Sebab isinya mengatur tentang pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA masing-masing, Pasal 57 dan Pasal 60 Ayat 1,2 dan 4.

Padahal, negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Parahnya lagi, proses pencabutan dua pasal lewat pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu itu, juga tak dikonsultasikan dengan DPRA. Lagi-lagi hal itu tak sesuai Pasal 8 Ayat 2 Jo Pasal 269 Ayat 3 UUPA.

Sementara pemberlakuan Pasal 557, khususnya ayat 2 yang menegaskan agar Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang tersebut, juga dibatalkan MK.

Pasal 557 ayat 2 UU Pemilu ini malah sudah lebih dulu dibatalkan MK atas dasar gugatan dua warga Aceh yakni Kautsar dan Tiong.

Lewat Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, pemberlakuan pasal itu juga dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara satu gugatan lainnya yakni gugatan yang diajukan sejumlah anggota KIP Aceh, tak diterima oleh hakim konstitusi.

Sebab, sebagian besar pokok permohonan yang diajukan oleh anggota KIP tersebut sama seperti yang diajukan dua gugatan sebelumnya yang dilayangkan DPRA dan Kautsar-Tiong.

Rubrik

Komentar

Loading...